Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020
P. 87

kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers virtual yang dipantau di Jakarta,
              Rabu.
              "Para ABK baru mengetahui bahwa mereka diberangkatkan secara ilegal karena mereka curiga
              sejak tiba di Italia belum pernah dibawa majikan untuk melapor ke otoritas setempat dan setiap
              kali ada pemeriksaan mereka selalu diminta bersembunyi," tambahnya.

              Selain  itu,  kata  dia,  keempat  ABK  itu  melaporkan  telah  mengalami  eksploitasi  dan  tindak
              kekerasan selama bekerja di atas kapal seperti jam kerja melampau batas dengan waktu istirahat
              hanya tiga jam serta diberi makanan dan minuman yang tidak layak dan terbatas.

              Ia menjelaskan mereka  juga  mengaku  sering  mendapatkan  perlakukan tidak  menyenangkan
              seperti dicaci dan tidak mendapatkan perangkat kesehatan dan keselamatan untuk melindungi
              diri seperti sarung tangan dan sepatu "boot" ketika bekerja di cuaca tidak bersahabat.

              Dikemukakannya juga bahwa mereka juga tidak menjalani proses keimigrasian yang semestinya,
              dengan dua ABK saat tiba di Italia sampai akhirnya diselamatkan tidak pernah dibawa untuk
              melapor ke otoritas imigrasi setempat.

              Keempat ABK tersebut akhirnya melapor kepada LSM Indonesia's Public Policy Research and
              Advocacy  (IPPRA)  yang  lewat  perwakilannya  di  Eropa  bernama  Imelda  Prina  berkomunikasi
              dengan BP2MI.

              Atas  laporan LSM itu,  menurut Benny,  ia langsung  berkomunikasi  dengan  Kementerian  Luar
              Negeri dan KBRI di Roma.

              Usaha dan koordinasi berbagai lembaga itu akhirnya berhasil membantu kepulangan empat ABK
              tersebut yang sudah tiba di Jakarta pada Selasa (22/9) 2020.

              Ia menegaskan bahwa perusahaan yang mengirim keempat orang itu tidak memiliki izin dari
              BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan atau surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak
              kapal (SIUPPAK) dari Kementerian Perhubungan.

              "Kami akan menjadikan kasus ini sebagai bagian dari laporan BP2MI ke Bareskrim Polri dengan
              melaporkan perusahaan pengiriman yang kami yakini secara kuat telah melakukan dugaan dalam
              tindak  pidana  perdagangan  orang,  mengirimkan  ABK  tidak  resmi  ke  negara  penempatan,"
              demikian Benny Rhamdani.





























                                                           86
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92