Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020
P. 84

Dalam  diktum  kedua  beleid  tersebut,  Jokowi  menunjuk  Haiyani  Rumondang  sebagai  Ketua
              merangkap  Anggota  Pansel.  Haiyani  juga  mewakili  unsur  pemerintah  mengingat  ia  saat  ini
              menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
              Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

              Selanjutnya, Jokowi menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto sebagai
              wakil  ketua  dan  Sekretaris  Dewan  Jaminal  Sosial  Nasional  Ricky  Radius  Siregar  sebagai
              sekretaris.

              Selain  itu,  terdapat  lima  anggota  yang  mewakili  unsur  tokoh  masyarakat  yaitu  Ahmad  Erani
              Yustika, Hotbonar Sinaga, Myra Maria Hanartani, Padang Wicaksono, dan Rahma Iryanti.

              Pansel  tersebut  memiliki  sejumlah  tugas  di  antaranya  menyusun  dan  menetapkan  jadwal
              kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan calon anggota dewan dan direksi.

              Kemudian,  menetapkan  dan  melaksanakan  mekanisme/tata  kerja  pendaftaran,  seleksi,  dan
              pengumuman; membuka pendaftaran seleksi, menerima pendaftaran dan melakukan seleksi;
              mengumumkan  nama  calon  kepada  masyarakat  untuk  mendapat  tanggapan  dari  BPJS
              Ketenagakerjaan.

              Berikutnya  mengolah  tanggapan  dari  masyarakat;  melakukan  penilaian  kompetensi  dan
              integritas calon; menentukan nama calon yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada Presiden
              dengan  mencantumkan  peringkat  hasil  seleksi;  dan  memberikan  laporan  akhir  kinerja  dan
              evaluasi kegiatan kepada Presiden.

              "Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Panitia  Seleksi  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan
              perundang-undangan dan bertanggung jawa serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
              Presiden," jelas diktum keempat Keppres 98/2020.

              "Segala  biaya  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  tugas  panitia  seleksi  dibebaskan  kepada
              Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dewan Jaminan Sosial Nasional," tulis diktum
              keenam Keppres 98/2020.

              (sfr/bir).

































                                                           83
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89