Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020
P. 89
kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers virtual yang dipantau di Jakarta,
Rabu.
"Para ABK baru mengetahui bahwa mereka diberangkatkan secara ilegal karena mereka curiga
sejak tiba di Italia belum pernah dibawa majikan untuk melapor ke otoritas setempat dan setiap
kali ada pemeriksaan mereka selalu diminta bersembunyi," tambahnya.
Selain itu, kata dia, keempat ABK itu melaporkan telah mengalami eksploitasi dan tindak
kekerasan selama bekerja di atas kapal seperti jam kerja melampau batas dengan waktu istirahat
hanya tiga jam serta diberi makanan dan minuman yang tidak layak dan terbatas.
Ia menjelaskan mereka juga mengaku sering mendapatkan perlakukan tidak menyenangkan
seperti dicaci dan tidak mendapatkan perangkat kesehatan dan keselamatan untuk melindungi
diri seperti sarung tangan dan sepatu "boot" ketika bekerja di cuaca tidak bersahabat.
Dikemukakannya juga bahwa mereka juga tidak menjalani proses keimigrasian yang semestinya,
dengan dua ABK saat tiba di Italia sampai akhirnya diselamatkan tidak pernah dibawa untuk
melapor ke otoritas imigrasi setempat.
Keempat ABK tersebut akhirnya melapor kepada LSM Indonesia's Public Policy Research and
Advocacy (IPPRA) yang lewat perwakilannya di Eropa bernama Imelda Prina berkomunikasi
dengan BP2MI.
Atas laporan LSM itu, menurut Benny, ia langsung berkomunikasi dengan Kementerian Luar
Negeri dan KBRI di Roma.
Usaha dan koordinasi berbagai lembaga itu akhirnya berhasil membantu kepulangan empat ABK
tersebut yang sudah tiba di Jakarta pada Selasa (22/9) 2020.
Ia menegaskan bahwa perusahaan yang mengirim keempat orang itu tidak memiliki izin dari
BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan atau surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak
kapal (SIUPPAK) dari Kementerian Perhubungan.
"Kami akan menjadikan kasus ini sebagai bagian dari laporan BP2MI ke Bareskrim Polri dengan
melaporkan perusahaan pengiriman yang kami yakini secara kuat telah melakukan dugaan dalam
tindak pidana perdagangan orang, mengirimkan ABK tidak resmi ke negara penempatan,"
demikian Benny Rhamdani.
88
