Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020
P. 81
Judul BP2MI pastikan kawal proses hukum kasus eksploitasi ABK
Nama Media antaranews.com
Newstrend Perlindungan ABK
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1742689/bp2mi-pastikan-kawal-
proses-hukum-kasus-eksploitasi-abk
Jurnalis Prisca Triferna Violleta
Tanggal 2020-09-23 15:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Setiap laporan masalah yang dihadapi ABK dan PMI
akan kita jadikan sebagai kasus hukum dengan melaporkannya ke penegak hukum. Selain
melaporkan, kita juga akan mengawal bagaimana proses hukum itu bekerja
Ringkasan
Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
menegaskan sekaligus memastikan akan mengawal proses hukum untuk memberikan keadilan
bagi anak buah kapal (ABK) dan pekerja migran Indonesia (PMI) korban eksploitasi dan meminta
dukungan berbagai pihak untuk melakukannya.
BP2MI PASTIKAN KAWAL PROSES HUKUM KASUS EKSPLOITASI ABK
Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
menegaskan sekaligus memastikan akan mengawal proses hukum untuk memberikan keadilan
bagi anak buah kapal (ABK) dan pekerja migran Indonesia (PMI) korban eksploitasi dan meminta
dukungan berbagai pihak untuk melakukannya.
"Setiap laporan masalah yang dihadapi ABK dan PMI akan kita jadikan sebagai kasus hukum
dengan melaporkannya ke penegak hukum. Selain melaporkan, kita juga akan mengawal
bagaimana proses hukum itu bekerja," kata Kepala BP2MI Benny dalam konferensi pers virtual
yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Selain mengawal proses hukum di tingkat kepolisian, ia meyakinkan bahwa BP2MI juga akan
terus mengawalnya sampai ke tingkat pengadilan.
Terkait hal itu dia meminta dukungan dari berbagai pihak agar proses hukum terkait kasus
eksploitasi tenaga kerja Indonesia dan (TKI) serta ABK yang bekerja di kapal berbendera asing
dapat terus berjalan dan pelaku bisa menerima sanksi.
80
