Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

"Kami mohon maaf butuh kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada," kata Ida dalam
keterangannya seperti dikutip Rabu (26/8/2020).
Menurut menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sesuai petunjuk teknis (juknis) proses
penyesuaian atau check list memang membutuhkan paling lambat empat hari setelah rekening
diserahkan BP Jamsostek.

Namun, pemerintah harus membutuhkan waktu tambahan karena ada jutaan rekening pekerja
yang masuk. Di tahap awal, pencairan dilakukan untuk 2,5 juta pekerja swasta.

"Kami butuh waktu 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit. Kami memang menargetkan bisa
dilakukan transfer itu dimulai dari akhir bulan Agustus ini. Maka, kami tadi menerima untuk batch
pertama 2,5 juta. Nah, dari 2,5 juta ini, kami akan melakukan check list untuk mengecek
kesesuaian data yang ada," jelas Ida.

Ia menegaskan, program Bantuan Subsidi Upah atau subsidi gaji karyawan tidak diundur, apalagi
dibatalkan. Proses validasi butuh ketelitian supaya penerima bantuan pemerintah ini bisa tepat
sasaran.

"Subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir
bulan Agustus 2020 mulai ditransfer," ujar Ida.

Pemerintah berharap penerima subsidi gaji Rp 600.000 bisa bersabar. Proses validasi butuh
beberapa tahapan karena menyangkut anggaran negara.
"Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan maka kami check list.

Lalu, kami serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak
istilahnya dibatalkan," jelas Ida.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji karyawan
( subsidi gaji 5 juta ). Total ada 15,7 juta peserta aktif BP Jamsostek yang ditargetkan sebagai
calon penerima bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan.

Anggaran subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan berasal dari anggaran negara atau APBN, bukan
dialokasikan dari dana kelolaan BP Jamsostek yang berasal dari iuran pekerja.

BP Jamsostek hanya bertugas melakukan pengumpulan data penerima dari perusahaan pemberi
kerja, sebelum kemudian menyalurkan dana dari pemerintah lewat rekening bank.

Bantuan Subsidi Upah tidak berlaku untuk pekerja yang berstatus sebagai karyawan BUMN dan
PNS. Selain itu, bantuan pemerintah lewat rekening ini dilarang untuk mereka yang menerima
manfaat Kartu Prakerja yang memang fokus untuk membantu korban PHK dan pengangguran.

Syarat penerima bantuan subsidi gaji Rp 600.000 adalah pekerja dengan kepesertaan aktif di
BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang dibayarkan sampai bulan Juni 2020 alias tidak
menunggak iuran.

Penerima subsidi gaji karyawan ini akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat
bulan. Pembayarannya dilakukan sebanyak dua tahap atau Rp 1,2 juta setiap penyaluran.
Dengan demikian, total bantuan yang diterima masing-masing pekerja adalah Rp 2,4 juta.

Bantuan pemerintah ini (subsidi gaji 5 juta) diharapkan bisa jadi stimulus pertumbuhan ekonomi
lewat peningkatan konsumsi rumah tangga.

9