Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 15
Menurut Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto, penyerahan dilakukan secara bertahap
sesuai kesepakatan dengan Kemnaker, untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan
mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.
"Dari target calon penerima BSU sebanyak 15.7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta
nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang
tervalidasi mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak
2,5 juta data peserta," katanya.
Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh
rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya. Saat ini masih terdapat sekitar 2
juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima BPJAMSOSTEK. Pihaknya terus mengimbau
perusahaan agar segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening
aktif atas nama pekerja, paling lambat tanggal 30 Agustus 2020," pintanya.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan BPJAMSOSTEK
sebanyak 2,5 juta ini, akan dichecklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada, setelah itu
baru akan diserahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini
adalah bank-bank pemerintah.
"Untuk cheklist ini, kami butuh waktu empat hari untuk melakukan checklist pada data yang
telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK itu. Untuk tahap ini, kami mengedepankan prinsip kehati-
hatian," imbuhnya.
Senada dengan yang disampaikan Agus Susanto, Kepala BPJAMSOSTEK Magelang, Budi Santoso
mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan validasi data kepesertaan untuk penerima BSU
tersebut berlapis-lapis, agar dana yang dikucurkan pemerintah tersebut benar-benar tepat
sasaran dan dapat membantu mendongkrak pemulihan ekonomi nasional.
"Tim kami bekerja keras demi mendapatkan data yang memang benar-benar valid dari
perusahaan di wilayah operasional kami. Hal ini penting, agar kami tidak membuang anggaran
pemerintah dengan menyalurkan bantuan tanpa validitas data yang bagus, dan saya pastikan
data dari kantor kami benar-benar valid dan tepat sasaran," lanjutnya. (Bag)
14
