Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

MENAKER IDA BANTAH RUMOR BLT RP600 KARYAWAN BATAL, JAMIN AKHIR
AGUSTUS DITRANSFER
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menargetkan subsidi upah bagi
pekerja/buruh atau bantuan langsung tunai (BLT) Rp600.000 untuk karyawan gaji di bawah
Rp5 juta dapat mulai ditransfer pada akhir Agustus 2020. Hal itu sekaligus membantah rumor
yang menyebutkan bahwa program subsidi upah dibatalkan.

"Subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir
bulan Agustus 2020 mulai ditransfer," kata Ida di sela-sela acara peluncuran Senam Pekerja
Sehat di Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara, Selasa (25/8/2020).

Menurut Ida, hingga kini Kemnaker belum mentransfer dana program subsidi upah karena
pihaknya mau memastikan terlebih dahulu bahwa data calon penerima subsidi upah sudah
tervalidasi dan terverifikasi.

"Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka kami chek list, lalu
kami serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak istilahnya
dibatalkan," katanya.

Menaker Ida juga mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS
Ketenagakerjaan supaya segera memberikan. Bahkan Ida berharap BPJS Ketenagakerjaan
mengerahkan cabang-cabangnya untuk mendorong perusahaan yang belum memberikan nomor
rekening pekerjanya supaya segera menyerahkan. Hal itu karena masih terdapat 2 juta data
nomor rekening yang belum masuk.

Sementara kepada perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya, Ida
mengingatkan supaya segera menyerahkan. Pasalnya, perusahaan yang tidak menyerahkan data
rekening pekerjanya akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran sampai pada
penghentian pelayanan publik.
Sebagaimana diketahui, subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan
dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN,
Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI
yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; dan peserta yang
membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta
sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Persyaratan lainnya, ialah pekerja/buruh penerima upah; pekerja/buruh yang bekerja pada
pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali non ASN; memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program kartu prakerja; dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," tambah dia.

Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta," ucap Ida.
(akr).

116