Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 276
Serikat pekerja menyampaikan dua tuntutan, yakni menolak draf omnibus law RUU Cipta Kerja
versi pemerintah dan meminta pemerintah menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK)
massal oleh perusahaan akibat pandemi Covid-19.
Tuntutan yang sama telah disuarakan saat unjuk rasa pada Rabu (29/7/2020) dan Senin
(3/8/2020).
"Aksi 25 Agustus ini, selain menyampaikan tuntutan, juga memberikan dukungan kepada DPR
RI yang telah bekerja sungguh-sungguh memenuhi harapan buruh agar bisa didengar," ujar
Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2020).
Menurut dia, harapan para buruh yang telah disampaikan dalam tim perumus yakni meminta
klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.
"Kami berharap, pemerintah dan DPR bisa menerima sikap KSPI bersama KSPSI AGN, dan 32
Konfederasi serta federasi lainnya, mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja,
atau setidaknya UU no 13/2003 tidak dilakukan perubahan atau dikurangi sama sekali," ujarnya.
Kemudian, kemudahan sistem outsourcing diterapkan seumur hidup, PHK, hak cuti dan upah
atas cuti dihapus, masuknya tenaga kerja asing (TKA) dipermudah dan penghapusan sanksi
pidana.
"Selain itu, kenaikan upah hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Padahal dalam PP No
78/2005, kenaikan upah minimum didasarkan pada inflansi plus pertumbuhan ekonomi,"
ucapnya.
"Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung,
Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya,"
pungkasnya.
275
