Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 274

untuk  mempermudah  proses  rekonsiliasi,  monitoring  dan  mempertimbangkan  prinsip  kehati-
              hatian dalam pelaksanaan program BSU.
              Pada  gelombang  pertama,  sebanyak  2,5  juta  data  pekerja  diserahkan  kepada  Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Senin (24/8). Dari target calon penerima BSU 15.7 juta, lanjut
              Agus, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor rekening.

              Data tersebut sudah melalui validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi
              mencapai 10 juta. "Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta
              data peserta," katanya.

              Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh
              rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya. Saat ini masih terdapat sekitar 2
              juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima BPJAMSOSTEK.

              "Kami  tidak  henti-hentinya  mengimbau  kepada  perusahaan  untuk  segera  menyerahkan  data
              terkini  para  pekerja yang  mencakup  nomor  rekening  aktif  atas  nama  pekerja,  paling  lambat
              tanggal 30 Agustus 2020. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan
              kepada  perusahaan  untuk  dikonfirmasi  kembali  kepada  pekerjanya  dan  akan  kami  lakukan
              validasi ulang," tutur Agus.

              Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menerima data yang
              disampaikan oleh BPJAMSOSTEK dan mengatakan, bahwa data batch pertama BSU sebanyak
              2,5 juta ini akan di checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada.

              Setelah itu baru akan diserahkan kepada KPPN untuk disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini
              adalah bank-bank pemerintah. "Dari bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima
              program Bantuan Subsidi Upah," ucapnya.

              Ida menjelaskan, Kemnaker butuh waktu 4 hari untuk melakukan checklist pada data yang telah
              diberikan oleh BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ia juga memastikan
              pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU ini.

              "Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia
              memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini," pungkasnya. (don).






























                                                           273
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279