Page 308 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa,
mengatakan penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker
untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-
hatian dalam pelaksanaan program BSU.

Agus menjelaskan dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak
13,7 juta nomor rekening, dan sudah divalidasi berlapis hingga 3 tahap dan jumlah data yang
tervalidasi mencapai 10 juta. "Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak
2,5 juta data peserta".

Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh
rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.

Saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja yang nomor rekeningnya belum diterima
BPJAMSOSTEK. "Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera
menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja,
paling lambat 30 Agustus 2020," ujarnya.

Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid akan dikembalikan kepada perusahaan
untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan dilakukan validasi ulang.

Sementara kantor cabang sebagai garda terdepan menyatakan akan terus berkomunikasi
dengan pengelola SDM (HRD) perusahaan agar pekerja yang memenuhi syarat tidak terlewat
dalam pemenuhan haknya.

Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Kebayoran Baru Jakarta Sony Suharsono mengatakan
akan terus mengumpulkan data rekening pekerjanya. "Harapan kami, bantuan yang akan
diterima pekerja akan berguna dalam kondisi pandemi saat ini." Sementara itu, Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan oleh BPJAMSOSTEK dan
menyatakan data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan dicek kesesuaian data yang
ada.

Baja juga>> BPJAMSOSTEK: Sebanyak 75.626 Pekerja Telah Masukkan Rekening Program
BSU "Setelah itu baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank
penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah tersebut nanti akan
ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah," ucapnya.

Kemnaker butuh waktu empat hari untuk melakukan pemeriksaan data yang telah diberikan oleh
BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Ida juga memastikan pegawai non ASN bisa menerima BSU ini. "Pegawai pemerintah non PNS,
sepanjang dia peserta BPJAMSOSTEK dan memenuhi syarat maka dia termasuk yang bisa
menerima program bantuan perintah ini," ujar Ida. (Antara).

307