Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 314
Subsidi gaji tersebut tidak hanya diterima oleh pekerja swasta dengan kriteria penghasilan di
bawah Rp 5 juta, tetapi juga untuk pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.
Artinya, dampak penundaan penyaluran tidak hanya dialami pekerja swasta, tetapi juga pegawai
honorer .
"Pegawai pemerintah Non-PNS sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka dia
memang termasuk yang menerima program bantuan pemerintah ini," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (24/8/2020).
Sebelumnya, lanjut Ida, hanya 13,8 juta pekerja swasta saja yang berhak menerima subsidi gaji
tersebut.
Namun, atas pertimbangan serta koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) maka angka
penerima subsidi bertambah menjadi 15,7 juta pekerja termasuk pegawai honorer.
"Jadi awalnya 13,8 juta pekerja swasta dengan upah di bawah Rp 5 juta. Kemudian, setelah
kami koordinasi lintas kementerian dan lembaga, kami juga memberikan kesempatan kepada
pegawai pemerintah Non-PNS yang mereka tidak menerima gaji ke-13 berhak untuk
mendapatkan subsidi gaji," jelasnya.
Saat ini, telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah/gaji sebanyak 13,7
juta dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi.
Pemerintah melalui Kemenaker telah menerima data rekening 2,5 juta peserta BPJamsostek yang
menjadi calon penerima subsidi gaji dalam penanganan dampak Covid-19 dari Direktur Utama
BPJamsostek Agus Susanto "Kami membutuhkan waktu untuk mengecek kesesuaian data yang
disampaikan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Data 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit, kami
menargetkan bisa ditransfer dimulai akhir Agustus ini," katanya.
Lebih lanjut Ida menjelaskan, setelah diperoleh kesesuaian data, pihaknya akan menyerahkan
data tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan
uangnya yang akan disalurkan ke bank penyalur yakni bank-bank pemerintah.
313
