Page 326 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 326
Selain itu, ia khawatir kerumunan massa menciptakan klaster baru penyebaran Covid-19.
"DPR mengajak kelompok buruh yang memiliki aspirasi untuk berjuang tidak lewat aksi yang
berpotensi menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya,
dan berpotensi jadi klaster penyebaran Covid-19," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa
(25/8/2020).
Puan menegaskan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dilakukan secara hati-hati dan
transparan.
Puan juga mengatakan, DPR merupakan rumah rakyat yang senantiasa membuka pintu bagi
kelompok buruh menyampaikan aspirasi atas RUU Cipta Kerja.
"Parlemen terbuka dalam menyerap semua aspirasi terkait omnibus law RUU Cipta Kerja,"
ujarnya.
Ia menyebut, DPR telah membentuk tim perumus bersama sejumlah serikat buruh untuk
membahas RUU Cipta Kerja.
Lewat pertemuan selama dua hari pada 20-21 Agustus, tim menghasilkan empat poin
kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan.
"DPR akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan,
terbuka, dan mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional," imbuh Puan.
Hari ini, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk
rasa di depan Gedung DPR.
Mereka menolak RUU Cipta Kerja dan PHK (pemutusan hubungan kerja) akibat dampak pandemi
Covid-19.
"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK
besar-besaran akibat covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka seolah-olah tutup mata dengan
adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas
omnibus law," kata Said, Senin (24/8/2020).
325
