Page 414 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Dari hasil validasi terakhir ini, ada 7,5 juta pekerja yang nomor rekeningnya tidak bermasalah,
memenuhi kriteria permenaker, serta identitas nomor rekening dan kepesertaan BP Jamsostek
sama.

Berkaca dari proses validasi itu, lanjut Agus, peran aktif perusahaan dibutuhkan untuk
memperlancar proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Perusahaan diminta aktif dan bergerak cepat.

Hal ini karena beberapa pekerja yang data nomor rekening serta kepesertaannya tidak valid
dikembalikan lagi ke perusahaan untuk diperbaiki dan divalidasi ulang.

"Dari validasi, banyak yang tidak valid. Misalnya banyak perusahaan mengirimkan nomor
rekening pekerja yang namanya ternyata berbeda dengan kepesertaan di BP Jamsostek atau
satu nomor rekening dipakai beberapa peserta. Bisa jadi pekerja ini tak punya rekening sehingga
memakai nomor rekening orang lain," kata Agus.

Dia melanjutkan, momentum program bantuan karyawan dari pemerintah ini juga menjadi
peringatan bagi perusahaan untuk aktif mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BP
Jamsostek sesuai amanat undang-undang.

"Kalau tidak didaftarkan ke BPJS dan karyawan kecelakaan, siapa yang akan bertanggung jawab?
Pemberi kerja yang harus membiayai seluruhnya," kata Agus.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji BPJS
Ketenagakerjaan. Penerima subsidi gaji ini akan menerima subsidi gaji Rp 600.000 per bulan
selama 4 bulan (subsidi gaji Rp 600.000). Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1,2
juta setiap penyaluran.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, BSU (Bantuan Subsidi Upah) ini akan dikirimkan dalam waktu
dekat. Untuk pencairan dana sendiri akan dibagi dalam beberapa gelombang agar bisa merata
kepada seluruh calon penerima yang mencapai 15,7 juta pekerja, dengan tepat sasaran," ujar
Agus.

(Sumber: /Rully R Ramly, Mutia Fauzia, Ade Miranti | Editor: Erlangga Djumena, Bambang P
Djatmiko).

413