Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 418
ke Bank penyalur yakni Bank-Bank Pemerintah. Bank Pemerintah dan Bank penyalur tersebut
nanti akan ditransfer dipindahbukukan ke penerima program subsidi upah/gaji.
"Kami merencanakan batch pertama 2,5 juta, mudah-mudahan 2,5 juta itu minimal per minggu
sehingga dari 15,7 juta itu datanya bisa masuk pada akhir September 2020 nanti," tutur Ida.
Untuk pegawai pemerintah non-PNS (PPNPN), selama PPNPN tersebut menjadi peserta BPJS
ketenagakerjaan, maka dia termasuk yang menerima program bantuan subsidi gaji/upah ini.
Sebelumnya direncanakan bantuan subsidi dari pemerintah ini diberikan bagi karyawan swasta
yang bergaji di bawah Rp5 juta. Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga
memberi kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS
Ketengakerjaan, mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta.
"Saat ini telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah/gaji sebanyak 13,7
juta dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi," tutur Ida.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain
Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
disebutkan pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak
melaporkan dan mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS Ketengakerjaan.
"Sanksi administratif berupa teguran, denda hingga penghentian pelayanan publik dan sanksi
lain sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ida.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan data rekening yang terkumpul
dan diserahkan kepada Kemnaker sebanyak 13,7 juta dari target semula sebanyak 15,7 juta
calon penerima subsidi upah/gaji. Dengan kata lain masih ada 2 juta rekening pekerja yang
belum terkumpul.
"Saya minta bantuan para pemberi kerja/HRD agar segera mengumpulkan data rekening
karyawannya untuk diserahkan ke BPJS Ketengakerjaan agar bisa memperoleh bantuan subsidi
upah dari pemerintah," ujar Agus.
Setelah dilakukan validasi secara berlapis, dari 13,7 juta data rekening pekerja, hingga Senin
(24/8/2020) ini, sudah terkumpul 10 juta rekening tervalidasi. Dari 10 juta rekening tervalidasi,
akan diserahkan sebanyak 2,5 juta secara bertahap by batch. Pihaknya harus melakukan validasi
sebanyak 127 Bank yang dilakukan secara otomatis melalui sistem dalam jumlah besar dan
membutuhkan waktu.
"Ini dilakukan, untuk memudahkan monitoring dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi kami
serahkan ini batch pertama sebanyak 2,5 juta data yang kami serahkan, " tutur Agus.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
417
