Page 425 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 425

OLEHNYA, norek bermasalah tersebut terancam didrop dan tak akan mendapat bantuan Rp600
              ribu.  Dari  kisaran  13,6  juta  data  yang  masuk,  lebih  dari  1  juta  (sekitar  1,1  juta)  rekening
              dinyatakan berpotensi tidak valid.

              Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BPJamsostek, Irvansyah Utoh Banja,
              menuturkan, 1,1 juta rekening tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Peraturan
              Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020. ”Tetapi, proses validasi ulang
              dan konËrmasi masih berlangsung, jadi belum final,” ujarnya. Ada berbagai kriteria yang sedang
              dikonfirmasi ulang oleh kantor cabang BPJamsostek ke perusahaan atau pemberi kerja. Salah
              satunya, kemungkinan perusahaan mengirimkan data norek seluruh pegawainya. ”Jadi, bukan
              hanya yang dilaporkan dan tercatat di BPJamsostek dengan gaji di bawah Rp5 juta,” jelasnya.
              Dalam melakukan validasi, BPJamsostek berpatokan pada Permenaker 14/2020. Sesuai regulasi
              tersebut, penerima bantuan harus memenuhi beberapa syarat.

              Di  antaranya,  pekerja  merupakan  WNI,  masuk  pada  kategori  pekerja  penerima  upah  (PU),
              merupakan peserta BPJamsostek yang aktif sampai Juni 2020, dan memiliki upah terakhir di
              bawah Rp5 juta. Upah Rp5 juta itu harus sesuai dengan data yang dilaporkan perusahaan dan
              tercatat  pada  BPJamsostek.  Selain  mengacu  pada  kriteria  tersebut,  terdapat  tiga  tahapan
              validasi. Pertama, validasi awal yang dilakukan bersama pihak eksternal, yaitu perbankan. Pada
              tahap  itu,  norek  yang  dikumpulkan  BPJamsostek  diseleksi  berdasar  validitasnya.  Misalnya,
              keaktifan  dan  keabsahan  rekening.  Pada  tahap  tersebut,  BPJamsostek  melakukan  validasi
              bersama  setidaknya  127  perbankan.  Kedua,  validitas  internal  atas  data  kepesertaan  yang
              memenuhi kriteria Permenaker 14/2020.
              Misalnya, terkait keaktifan kepesertaan, batas maksimal upah yang ditetapkan, dan memastikan
              calon penerima BSU dari kategori pekerja penerima upah. Terakhir, validasi berdasar nomor
              induk  kependudukan  yang  disesuaikan  dengan  kepemilikan  rekening.  Itu  dilakukan  untuk
              meminimalkan  kemungkinan  penerima  bantuan  ganda  karena  yang  bersangkutan  bekerja  di
              lebih dari satu perusahaan yang berbeda. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
              mengatakan, hingga 22 Agustus kemarin, jumlah rekening pekerja calon penerima BSU yang
              sudah  tervalidasi  mencapai  7,4  juta.  Penyaluran  bakal  dilakukan  secara  bertahap.  ”Mudah-
              mudahan  25  Agustus bisa  ditransfer  langsung ke  rekening  para  penerima,”  katanya.  Seperti
              diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan Rp37,7 triliun untuk program BSU
              pada pekerja terdampak Covid-19. Penerima bantuan nanti menerima dana Rp600 ribu per bulan
              selama empat bulan. Pekerja akan menerima dana Rp1,2 juta sebanyak dua kali. (jp/lin)






























                                                           424
   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430