Page 433 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 433
Agus Susanto, Direktur Utama BPJAMSOSTEK menjelaskan penyerahan data calon penerima BSU
dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker untuk mempermudah proses
rekonsiliasi, monitoring, dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan
program BSU.
BPJAMSOSTEK SERAHKAN 2,5 JUTA DATA CALON PENERIMA BSU GELOMBANG
PERTAMA
Semarang - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan data calon penerima bantuan
subsidi upah (BSU) gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja kepada Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, bertempat di Kantor Kemenaker, Senin (24/8).
Agus Susanto, Direktur Utama BPJAMSOSTEK menjelaskan penyerahan data calon penerima BSU
dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker untuk mempermudah proses
rekonsiliasi, monitoring, dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan
program BSU.
"Dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor
rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi
mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta
data peserta," katanya.
Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh
rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.
"Saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima
BPJAMSOSTEK. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera
menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja,
paling lambat tanggal 30 Agustus 2020. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid,
kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan
kami lakukan validasi ulang," kata Agus.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan oleh BPJAMSOSTEK
dan menyatakan data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta tersebut akan di checklist untuk
mengecek kesesuaian data yang ada, setelah itu baru akan diserahkan kepada KPPN untuk nanti
akan disalurkan ke bank penyalur (bank pemerintah) untuk nantinya ditransfer ke penerima
program Bantuan Subsidi Upah.
Kemenaker, kata Ida, butuh waktu 4 hari untuk melakukan checklist pada data yang telah
diberikan oleh BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memastikan
pegawai nonASN untuk mendapatkan BSU tersebut.
"Pegawai pemerintah nonPNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia
memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini," kata Ida.
Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jateng dan DIY Suwilwan Rachmat
mengatakan sampai dengan Senin malam (24/8) pukul 22.00 WIB untuk di wilayah Jawa Tengah
dan DIY telah terkumpul nomor rekening sebanyak 1.800.467 pekerja dari potensi 2.029.839
pekerja yang sesuai kriteria normatif berdasarkan Permenaker 14 Tahun 2020.
"Untuk wilayah Jateng dan DIY, sebanyak 88,7 persen pekerja sudah melaporkan nomor
rekeningnya dan ada potensi sebanyak 229.372 lagi pekerja yang belum melaporkan nomor
rekening," kata Willy, panggilan akrab Suwilwan Rachmat.
432
