Page 448 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 448
"Subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir
bulan Agustus 2020 mulai ditransfer," kata Menaker Ida di dalam keterangan tertulisnya, Selasa
(25/8/2020).
Pernyataan Menteri Ida ini sekaligus membantah rumor yang menyebutkan bahwa program
subsidi upah dibatalkan.
Menurut Menaker Ida, hingga kini Kemnaker belum mentransfer dana program subsidi upah
karena pihaknya mau memastikan terlebih dahulu bahwa data calon penerima subsidi upah
sudah tervalidasi dan terverifikasi.
"Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka kami chek list, lalu
kami serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak istilahnya
dibatalkan," kata Menaker Ida.
Menaker Ida juga mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS
Ketenagakerjaan untuk segera menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan tempatnya
bekerja.
Bahkan Menaker Ida berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-cabangnya untuk
mendorong perusahaan yang belum memberikan nomor rekening pekerjanya supaya segera
menyerahkan. Hal itu karena masih terdapat 2 juta data nomor rekening yang belum masuk.
Sementara kepada perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya, Menaker
Ida mengingatkan supaya segera menyerahkan. Pasalnya, perusahaan yang tidak menyerahkan
data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran sampai pada
penghentian pelayanan publik.
Sebagaimana diketahui, subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan
dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN,
Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.
Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI
yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan; dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang
dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
"Persyaratan lainnya, ialah pekerja/buruh penerima upah; pekerja/buruh yang bekerja pada
pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali non ASN; memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program kartu prakerja; dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," tambah Menaker Ida.
Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).
"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp2.4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1.2 juta," ucap
Menaker Ida.
447
