Page 445 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 445
Judul Demo Buruh: Tolak Omnibus Law dan PHK
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/888209/demo-buruh-tolak-omnibus-law-dan-
phk
Jurnalis Immanuel Christian
Tanggal 2020-08-25 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sampai saat ini kami
belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat
covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka seolah-olah tutup mata dengan adanya ancaman PHK yang
sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas omnibus law
Ringkasan
Hari ini buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menggelar
aksi unjuk rasa di Kantor Menko Perekonomian dan DPR RI, Selasa (25/8/2020).
Dalam aksinya para buruh menolak adanya omnibus law, dan juga menolak PHK sepihak dari
perusahaan akibat dampak dari pandemi virus (Covid-19).
DEMO BURUH: TOLAK OMNIBUS LAW DAN PHK
Jakarta: Hari ini buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),
menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Menko Perekonomian dan DPR RI, Selasa (25/8/2020).
Dalam aksinya para buruh menolak adanya omnibus law, dan juga menolak PHK sepihak dari
perusahaan akibat dampak dari pandemi virus (Covid-19).
"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK
besar-besaran akibat covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka seolah-olah tutup mata dengan
adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas
omnibus law," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Selasa
(25/8/2020).
Menurutnya, omnibus law akan merugikan para buruh karena menghapus upah minimum yaitu
UMK dan UMSK, memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum, mengurangi nilai
pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak, mengurangi uang penghargaan masa
444
