Page 441 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 441
BPJAMSOSTEK SERAHKAN DATA CALON PENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH
PROSES penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pemerintah kepada pekerja peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus berjalan.
Bertempat di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, BPJAMSOSTEK memberikan
data calon penerima BSU untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI pada Senin (24/8).
Menurut Agus Susanto, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, penyerahan dilakukan secara bertahap
sesuai kesepakatan dengan Kemenaker, untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring
dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.
Agus menjelaskan, "Dari target calon penerima BSU 15.7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak
13,7 juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data
yang tervalidasi mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama
sebanyak 2,5 juta data peserta".
Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap ( batch ) hingga
seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.
"Saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima
BPJAMSOSTEK. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera
menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja,
paling lambat tanggal 30 Agustus 2020. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid,
kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan
kami lakukan validasi ulang," tutur Agus.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah menerima data yang
disampaikan oleh BPJAMSOSTEK.
Ia menyatakan, "Data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan di- checklist untuk
mengecek kesesuaian data yang ada, setelah itu baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk
nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank
pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah".
Pihaknya juga menambahkan bahwa Kemnaker butuh waktu 4 hari untuk melakukan checklist
pada data yang telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Ida juga memastikan pegawai non-ASN untuk mendapatkan BSU ini. "Pegawai pemerintah non
PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia memang termasuk yang
menerima program bantuan perintah ini," tuturnya.
Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta, Cotta Sembiring menyampaikan terima
kasih kepada seluruh pihak perusahaan yang telah bekerjasama dan proaktif mengumpulkan
data nomor rekening dalam rangka penyaluran dana BSU dari pemerintah.
"Alhamdulillah pada tahap pertama hari ini BPJAMSOSTEK telah menyerahkan data nomor
rekening yang sudah divalidasi secara berlapis sebanyak 2,5juta kepada Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia," ucap Cotta.
"Kami juga terus mengkomunikasikan kepada pihak perusahaan agar data nomor rekening yang
tidak valid, untuk segera di-update kembali secepatnya sebelum tanggal 30 Agustus 2020," ujar
Cotta. (RO/OL-09).
440
