Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 79

"Subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir
              bulan Agustus 2020 mulai ditransfer," kata Menaker Ida, Rabu (26/8/2020).
              Menurut  Ida,  hingga  kini  Kemnaker  belum  mentransfer  dana  program  subsidi  upah.  Karena
              pihaknya  mau  memastikan  terlebih  dahulu  bahwa  data  calon  penerima  subsidi  upah  sudah
              tervalidasi dan terverifikasi.

              Maka  setelah  data  itu  diverifikasi  dan  divalidasi  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan,  ujar  dia,  maka
              ditandai, lalu diserahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur.

              "Jadi tidak istilahnya dibatalkan," tuturnya.

              Selain itu, Ida juga mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS
              Ketenagakerjaan supaya segera memberikan.

              Bahkan Menaker Ida berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-cabangnya untuk
              mendorong  perusahaan  yang  belum  memberikan  nomor  rekening  pekerjanya  supaya  segera
              menyerahkan. Mengingat, masih terdapat 2 juta data nomor rekening yang belum masuk.

              Sementara kepada perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya, Politisi PKB
              ini mengingatkan supaya segera menyerahkan.

              "Perusahaan  yang  tidak  menyerahkan  data  rekening  pekerjanya  akan  diberikan  sanksi
              administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik," tuturnya.

              Diketahui, subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama
              Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan
              BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

              Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI
              yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih
              aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan, dan peserta yang
              membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai
              upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

              "Persyaratan lainnya, pekerja atau buruh yang bekerja pada pemberi kerja selain pada induk
              perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, kecuali non ASN, memiliki rekening
              bank yang aktif, tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu prakerja, dan
              peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020," papar dia.

              Nantinya, lanjut Ida, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan
              pemindahbukuan dana. Yaitu dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
              melalui  bank-bank  BUMN  yang  terhimpun  dalam  HIMBARA  Himpunan  Bank  Milik  Negara
              (HIMBARA).

              "Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600
              ribu per bulan selama empat bulan yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu
              kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1.2 juta," pungkasnya..












                                                           78
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84