Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

"Pegawai pemerintah non-PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia
memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini," kata Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/8/2020).

Sama seperti karyawan swasta, pegawai hononer yang mendapatkan bantuan adalah yang
bergaji di bawah Rp 5 juta. Terpisah, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga
BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), Irvansyah Utoh Banja, mengatakan bantuan berlaku bagi
pegawai honorer non-ASN yang aktif terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk honorer non-ASN selama statusnya peserta aktif per 30 Juni 2020 dengan upah yang
dilaporkan dan dicatat di bawah Rp 5 juta," ujar Utoh saat dihubungi Kompas.com, Selasa
(25/8/2020).

Pencairan Ia menegaskan proses penyaluran antara karyawan swasta dan pegawai honorer
dilakukan dengan cara yang sama.

"Sama (untuk proses penyaluran antara karyawan swasta dan honorer non-ASN)," ujarnya.

Data pegawai honorer, dikumpulkan oleh tempat kerja yang bersangkutan. Selanjutnya, data
tersebut diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk diverifikasi dan validasi, hingga akhirnya
diteruskan ke Kemnaker.

"Selama data nomor rekening sudah disampaikan dan memenuhi kriteria," tutur Utoh.

Adapun, waktu pencairan baik bagi karyawan swasta maupun pegawai honorer akan dilakukan
bersamaan.

"Bersamaan (waktu pencairannya dengan bantuan untuk karyawan), selama memenuhi kriteria
dan nomor rekening sudah disampaikan," papar Utoh.

Namun, subsidi gaji karyawan swasta yang awalnya ditargetkan mulai dicairkan pada Selasa
(25/8/2020) ditunda. Belum ada kepastian kapan pencairan dilakukan. Sementara itu, BP
JAMSOSTEK telah memberikan 2,5 juta data pekerja calon penerima bantuan untuk gelombang
pertama kepada Kemnaker pada Senin (24/8/2020).

Direktur Utama BP JAMSOSTEK, Agus Susanto, menyampaikan penyerahan dilakukan secara
bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemnaker. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses
rekonsiliasi, monitoring, dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan
prorgram.

"Dari target calon penerima BSU 15.7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor
rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi
mencapai 10 juta," kata Agus.

"Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta data peserta," lanjut
dia.
Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh rekening
pekerja telah tervalidasi dan dapat menerima haknya. Sejauh ini, masih ada sekitar 2 juta nomor
rekening pekerja yang belum diterima BP JAMSOSTEK.

Penyerahan data para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja paling
lambat diterima pada 30 Agustus 2020. Lebih lanjut, pihak Kemnaker akan melakukan
pengecekan kesesuaian data, di mana kemudian akan diserahkan kepada KPPN untuk disalurkan
ke bank penyalur. Dalam proses ini, Kemnaker membutuhkan waktu selama 4 hari.

76