Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 73
Judul DPR dan Buruh Sepakati Empat Hal
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/238805-dpr-dan-
buruh-sepakati-empat-hal
Jurnalis Saktia Andri Susilo
Tanggal 2020-08-26 00:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Willy Aditya (pimpinan Badan Legislasi DPR) Jadi terkait perjanjian kerja waktu tertentu,
upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan
sosial, dan materi muatan lain yang terkait dengan putusan MK, harus didasarkan pada putusan
Mahkamah Konstitusi
negative - Willy Aditya (pimpinan Badan Legislasi DPR) ujar Willy. Aksi demo di depan kompleks
MPR/DPR itu digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama elemen serikat
buruh lainnya. Mereka memiliki agenda untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan
pemberhentian hubungan kerja (PHK). Terdapat sejumlah pasal yang menjadi poin keberatan
serikat buruh terkait pengaturan upah minimum. Dalam RUU Omnibus Law Ciptaker pemerintah
hanya memberlakukan Upah Minimum Provinsi (UMP). Itu berarti, Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) akan dihapus. Selain itu, buruh dan pekerja juga keberatan terhadap
pasal yang menghapus batasan kerja kontrak dan outsourcing pada sektor tertentu alias sistem
tersebut boleh berlaku di semua lini bisnis. Sebelumnya, pemerintah melarang sistem kerja
kontrak dan outsourcing pada sektor yang sifatnya tetap atau memiliki keberlanjutan. Selain di
Jakarta, kemarin demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga digelar secara
serentak di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Ketua DPR Puan Maharani
mengatakan, pihaknya akan melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara
cermat, hatihati, transparan, dan terbuka. Selain itu, DPR juga mengutamakan kesinambungan
kepentingan nasional
neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) DPR juga sudah menggelar pertemuan dengan 16
perwakilan serikat buruh/pekerja pada 20-21 Agustus di Jakarta
neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) Parlemen terbuka untuk menyerap semua aspirasi terkait
RUU Ciptaker. DPR juga akan transparan dan cermat dalam pembahasan RUU Ciptaker yang
diusulkan pemerintah tersebut
72
