Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 103
POSKO THR TERIMA ADUAN PEKERJA, SERIKAT PEKERJA: KAMI KHAWATIR
ANCAMAN INTIMIDASI DAN PHK
SUMUTkota.com, MEDAN - Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan membentuk Pos Komando
(Posko) THR untuk menindaklanjuti keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.
"Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR keagamaan, kami membuka posko
pelaksanaan terhadap pengaduan bagi karyawan yang belum dibayarkan THR-nya, sesuai surat
edaran ini," ujar Mymoonah Sitanggang, Kepala Seksi Syarat Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota
Medan, Kamis (15/4/2021).
Ia melanjutkan, setelah menerima keluhan dari masyarakat yang bersangkutan maka pihaknya
akan meneruskan ke tingkat provinsi yang lebih berwenang untuk melakukan penyelidikan atas
pelanggaran-pelanggaran yang tidak membayar THR.
Mymoonah juga menuturkan, melalui posko pengaduan ini nantinya akan diberikan pelayanan
dan penjelasan secara baik.
"Siapa pun yang datang ke sini yang mengadu tentang belum menerima THR kita layani dan
jelaskan. Karena sebagian orang tidak mengerti maksud THR. THR itu kalau Lebaran diberikan
kepada umat muslim, pembayarannya dua minggu sebelum hari H dan ketika mereka tidak
membayarkan bisa jadi karena ketidaktahuannya walau pun kita sudah memberikan surat edaran
ini," katanya.
Menurutnya, bisa saja surat edaran yang ditunjukkan ke perusahaan dari Dinas Ketenagakerjaan
Kota Medan berhenti di Satpam atau di HRD yang tidak mengambil keputusan sehingga pihaknya
akan menjembatani persoalan ini.
"Kita akan bantu jembatani persoalan ini, tapi ketika buntu akan disampaikan kepada
pengawasan karena ini normatif. Namun, kalau ada perselisihan hubungan dan buntu juga maka
kita mengeluarkan anjuran untuk diteruskan ke pengadilan," tambahnya.
Dia juga menambahkan untuk pengaduan dan keluhan dapat disampaikan melalui website
Disnaker atau secara langsung ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan setiap hari kerja.
Terkait hal ini, Tony Rickson Silalahi selaku Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) Kota Medan, menyambut baik adanya Posko Pengaduan THR yang
dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan.
Namun, Tony mengungkapkan yang jadi masalahnya adalah jaminan dari hasil di posko
pengaduan.
"Persoalan THR banyak dialami rekan-rekan pekerja atau buruh yang berstatus
outsourcing/kontrak, harian lepas, dan borongan. Jika pekerja atau buruh tersebut tidak
mendapatkan THR atau THR-nya dibayar tidak sesuai ketentuan dan membuat pengaduan ke
posko pengaduan THR Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan. Adakah jaminan dari Pemko
Medan bagi pekerja atau buruh tersebut tidak akan diintimidasi atau di-Putus Hubungan Kerja
(PHK) oleh pengusaha/pimpinan perusahaan di tempatnya bekerja," ujarnya.
Menurutnya, pekerja atau buruh dengan status outsourcing/kontrak, harian lepas, dan borongan,
pastinya akan khawatir diintimidasi atau putus kontrak kerja, akibat dampak dari pengaduannya
ke posko pengaduan THR Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan.
102
