Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 107
DISNAKER KABUPATEN KEDIRI BUKA POSKO PENGADUAN PEMBAYARAN THR
SURYA.CO.ID, KEDIRI - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kediri membuka posko
pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) yang bermasalah.
Hal ini disampaikan Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Disnaker
Kabupaten Kediri, Arman Fuadi .
Dasar aturan, menurut Arman Fuadi, adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR
keagamaan tahun 2021 secara penuh, atau tanpa dicicil.
"Dalam ketentuan aturan itu itu sudah dijelaskan secara rinci mengenai jumlah upah yang
dibayarkan kan oleh pengusaha kepada buruh," jelasnya kepada SURYA.CO.ID, Kamis
(15/4/2021).
Setelah mendapat surat edaran dari Kemenaker, pihak Disnaker Kabupaten Kediri segera
menginformasikan kepada seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Kediri .
"Kami punya grup WA forum HRD Setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Kediri . Begitu surat
edaran keluar, maka kami langsung menginformasikan ke seluruh HRD perusahaan di Kabupaten
Kediri," ungkapnya.
Sementara itu, menurut Arman, selambat-lambatnya perusahaan membayarkan THR H-7
menjelang Lebaran 2021.
"Tetapi karena sekarang masih pandemi Covid-19, mungkin saat itu perusahaan yang
omzetmnya menurun masih mendapat toleransi. Tetapi batas toleransi yang diberikan selambat-
lambatnya melakukan pembayaran H-1 menjelang Lebaran," ungkapnya.
Kemudian saat di singgung mengenai antisipasi jika perusahaan tidak membayarkan THR,
pihaknya membuka posko pengaduan di kantor Disnaker Kabupaten Kediri .
"Kalau sampai H-1 perusahaan tidak membayar THR, maka masyarakat atau buruh pekerja bisa
melaporkan ke kami. Kami akan dirikan posko pengaduan untuk selanjutnya diproses ke Satuan
Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Jawa Timur," tutur Kasi Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI) Disnaker Kabupaten Kediri .
Sejauh ini, lanjut Arman, pihaknya belum pernah mendapat laporan akan adanya perusahaan
yang tak membayarkan THR.
"Beberapa tahun belakangan kami belum mendapat laporan seperti itu. Namun kami akan siap
meneruskan pengaduan masyarakat jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR,"
jelasnya.
106
