Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 111
BPJS KETENAGAKERJAAN DIMINTA PERCEPAT INTEGRASI DATA KEPESERTAAN
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, meminta BPJS Kesehatan mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sehingga nantinya program tersebut dapat berjalan secara
optimal dan tepat sasaran.
Ida mengatakan dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens
antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan .
"Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data kepesertaan antara BPJS Kesehatan
dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diintegrasikan dengan SISNAKER," Menaker Ida
Fauziyah saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026 di Kantor Kemnaker,
Jakarta, Kamis (15/4/2021).
Menaker Ida menjelaskan, proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam
program JKP antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan.
Dengan integrasi data ini, nantinya bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta
yang masuk ke dalam program JKP.
"Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),"
kata Menaker Ida.
Menaker Ida mengatakan program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah
bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Adapun bentuk manfaat bagi penerima program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan pelatihan kerja.
"Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, kita harus
mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker,"
kata Menaker Ida.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, pihaknya segera
menindaklanjuti sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan,
terutama persiapan pelaksanaan program JKP.
"Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa menyelesaikan
beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP" kata Ali.
Ali mengemukakan, selama ini program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana
mestinya, terutama masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja
dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.
Ali mengatakan, ketidakapatuhan dari badan usaha antara lain dalam hal ketidakpatuhan
pendaftaran dan ketidakpatuhan penerimaan piutang.
Ketidakpatuhan itu berdampak pada produktivitas dan produksi badan usaha, dan akhirnya
berdampak pada JKN-KIS.
110
