Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

"Kita terus mengawal dengan para pengawas tenaga kerja kita, untuk betul-betul seluruh
perusahaan mengikuti aturan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk memberikan THR," kata Taufik
di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (15/4/2021).

Pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR bagi pekerja secara penuh sebelum
Lebaran. Pemberian THR tanpa mencicil atau menunda bertujuan untuk meningkatkan daya beli
masyarakat. Selambat-lambatnya pembayaran THR 7 hari sebelum Hari Raya.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Taufik menuturkan, perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan belum mampu
membayar THR harus membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja/buruh lewat laporan
keuangan yang transparan.

Dialog antara perusahaan dan pekerja, kata Taufik, dapat menjadi salah satu solusi bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Pemprov Jabar akan menjadi penengah dalam
dialog tersebut untuk mencapai kesepakatan.

"Namun keringanan yang dapat ditolelir sesuai SE Menaker di atas hanya soal waktu
pembayaran. Sedangkan mengenai besaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib
membayar sesuai dengan Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," tutur Taufik.

Selanjutnya untuk memberikan layanan pengaduan dalam pelaksanaan pembayaran THR,
pihaknya akan mendirikan Layanan Posko Pengaduan THR di kantor Disnakertrans Jabar, Jalan
Soekarno Hatta No 532 Kota Bandung.

Selain itu, posko pengaduan juga didirikan di UPTD Wasnaker Wilayah I Bogor, UPTD Wasnaker
Wilayah II Karawang, UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD Wasnaker Wilayah IV Bandung,
dan UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya. Serta layanan pengaduan melalui Hot Line dengan
menghubungi nomor 0811-2121-444.

114