Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

"Saya rasa Ramadan bukan menjadi halangan untuk melakukan reshuffle. Kondisi ekonomi sosial
politik juga saya rasa sedang cukup tenang," kata Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni
kepada Liputan6.com, Kamis (15/3/2021).

Menurut dia, Presiden Jokowi serta jajarannya tentu memiliki penilaian terhadap performa para
menterinya. Namun, dirinya meminta harus secara objektif menilai terhadap performa para
menterinya yang sudah bekerja selama ini.

"Yang bagus dipertahankan yang kurang ya diganti. Toh dari tiap partai punya kader-kader yang
kompeten," jelas Sahroni.

Soal kabar bahwa akan ada partai oposisi yang masuk lewat reshuffle kabinet, dia memberi sinyal
bahwa masalah ini belum dibicarakan antara Jokowi dengan partai-partai koalisi lainnya.

"Soal masuknya lagi satu partai oposisi, saya rasa sebaiknya dibicarakan dulu sebaik-baiknya
antara Presiden dan partai-partai koalisi. Tidak menutup kemungkinan (ada yang bergabung),
namun jangan terburu-buru. Suasana hati koalisi harus dijaga baik-baik," ungkap Sahroni.

Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin tampak lebih santai.
Terkesan bahwa kadernya tak akan tersenggol di reshuffle kali ini. Dirinya hanya meminta agar
semua pihak menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, karena reshuffle
kabinet adalah kewenangan penuhnya.

"Pergantian reshuffle kewenangan ada di Pak Presiden. Jadi semua pihak untuk bisa
menghormati bahwa kewenangan untuk menentukan pergantian atau posisi menteri sebagai
pembantu presiden, kewenangannya ada di Bapak Presiden," kata Azis.

Sementara Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid tegas bahwa partainya tidak akan
merapat ke koalisi pemerintahan. Bahkan sempat menyindir pemerintah.
"Kawan yang berkoalisi aja belum dapat porsi kementerian ya berikan pada mereka, misal PBB
(Partai Bulan Bintang)," kata Hidayat kepada Liputan6.com, Kamis (15/3/2021).

Karena itu, untuk urusan reshuffle kabinet pihaknya ogah mencampurinya. Bahkan, jika ada
yang buruk, Presiden Jokowi juga memiliki tanggungjawab.

"Menteri pilihan presiden, beliaulah yang paling tahu dan juga ikut bertanggungjawab dengan
(kinerja) menteri. Karena presiden sendiri yang bilang tidak ada visi menteri melainkan visi
presiden. Jadi carilah menteri yang sesuai visinya," ungkap Hidayat.

Dia justru mengkritisi hadirnya Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja di tengah
jalan. Meskipun suara di DPR mayoritasnya semuanya menyetujui.

"Itu mendakan tidak terprogam visi misi untuk periode kedua. Ini tidak sepnuhnya salah menteri,
tapi juga mekanisme program dan pemilihan menteri yang harus dievalusasi," kata Hidayat.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan atas rencana reshuffle kabinet. Sekjen
PAN, Eddy Soeparno menyebut pihaknya selalu mendukung kebijakan pemerintah.

"Posisi PAN sejak awal kita mengatakan PAN itu mendukung semua kebijakan pemerintah,
meskipun kita akan selalu bersuara jernih, akan memberikan masukan sifatnya korektif, masukan
konstruktif, dan apa yang disampaikan PAN tentu untuk kepentingan bersama yang positif," kata
Eddy pada wartawan, Kamis (14/4/2021).

Eddy menyebut pemberitahuan presiden untuk membentuk Kementerian Investasi adalah
bentuk etika poltik yang baik. Sebab, pembentukan itu menurutnya tidak membutuhkan
persetujuan DPR.
98