Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 135

Judul               Pemerintah Tegaskan Pembayaran THR 2021 Tak Dicicil, Disnakertrans
                                    DIY Bentuk Posko THR
                Nama Media          jogja.tribunnews.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://jogja.tribunnews.com/2021/04/15/pemerintah-tegaskan-
                                    pembayaran-thr-2021-tak-dicicil-disnakertrans-diy-bentuk-posko-thr
                Jurnalis            Miftahul Huda
                Tanggal             2021-04-15 20:29:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Irsad Ade Irawan (Sekjen DPD KSPSI DIY) Harusnya acuannya perundang-undangan
              karena SE ini plin plan soal pembayaran THR

              negative - Irsad Ade Irawan (Sekjen DPD KSPSI DIY) Selanjutnya kami tujukan kepada Menaker
              agar mencabut SE itu karena berpotensi menjadi pelanggaran hak THR keagamaan

              positive  -  Aria  Nugrahadi  (Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  DIY)  Sesuai  SE
              Kemenaker 2021, pembayaran THR tanpa dicicil. Kami berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota
              untuk melakukan monitoring ke perusahaan yang beroperasi

              neutral - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY) Tahun lalu kami
              ada aduan 36 perusahaan. Tapi kayaknya sekarang sudah dibayar semuanya. Sekarang kami
              monitoring untuk deteksi dini kepada perusahaan yang tidak bisa bayar THR

              negative  -  Aria  Nugrahadi  (Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  DIY)  Sesuai
              Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 itu ada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha



              Ringkasan

              DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
              mendesak  supaya  Gubernur  DIY  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  X  segera  menerbitkan  Surat
              Keputusan (SK) yang mewajibkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 secara penuh.
              Sekjen  DPD  KSPSI  DIY  Irsad  Ade  Irawan  mengatakan,  tuntutan  tersebut  disuarakan  untuk
              menindak lanjuti Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja bernomor M/6/HK.04/IV/2021
              tentang pelaksanaan pemberian THR 2021 bagi buruh di perusahaan.







                                                           134
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140