Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 132

Judul               Sri Sultan HB X : THR Karyawan Harus Dibayarkan Penuh, Tidak Boleh
                                    Dikurangi
                Nama Media          jogja.tribunnews.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://jogja.tribunnews.com/2021/04/15/sri-sultan-hb-x-thr-
                                    karyawan-harus-dibayarkan-penuh-tidak-boleh-dikurangi
                Jurnalis            Yuwantoro Winduajie
                Tanggal             2021-04-15 20:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Sri Sultan HB X (Gubernur Daearah Istimewa Yogyakarta) THR ya harus dibayarkan.
              Ketentuan harus dibayar penuh tidak boleh dikurangi

              negative - Kadarmanta Baskara Aji (Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta) Tidak boleh dicicil

              positive - Kadarmanta Baskara Aji (Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta) Kalau ada masalah
              misalnya  baru  bisa  membayar  (THR)  lebih  dari  H-7  harus  menunjukkan  kesulitannya  ke
              Disnakertrans. Juga melakukan kesepakatan dengan karyawannya. Tapi prinsipnya pembayaran
              harus H-7

              positive  -  Aria  Nugrahadi  (Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  DIY)  Sesuai  SE
              Kemenaker 2021, pembayaran THR tanpa dicicil. Kami berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota
              untuk melakukan monitoring ke perusahaan yang beroperasi

              neutral - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY) Tahun lalu kami
              ada aduan 36 perusahaan. Tapi kayaknya sekarang sudah dibayar semuanya. Sekarang kami
              monitoring untuk deteksi dini kepada perusahaan yang tidak bisa bayar THR

              negative  -  Aria  Nugrahadi  (Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  DIY)  Sesuai
              Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 itu ada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha



              Ringkasan

              Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, meminta
              perusahaan-perusahaan  di  DIY  untuk  membayar  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  karyawannya
              secara penuh. Terlebih Kementerian Ketenagakerjaan telah resmi mengeluarkan edaran terkait
              THR.





                                                           131
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137