Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 128

Namun, ucap Ujang, partai oposisi lain seperti PKS dan Partai Demokrat lebih kecil peluangnya
              untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.
              "Yang memiliki peluang besar masuk adalah PAN" ucapnya.

              Ujang berpandangan ada beberapa nama yang kemungkinan akan di reshuffle.

              Di  antaranya  Menteri  Riset  dan  Teknologi  (Menristek)  Bambang  Brodjonegoro  yang  sudah
              'pamit', lalu ada nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

              "Saya  melihat  pak  Bambang  akan  digeser  ke  Kepala  Otoritas  Ibu  Kota  Negara.  Sedangkan
              Nadiem, banyak masyarakat yang mengkritik kebijakan kontroversial. Dia hebat di GoJek tapi
              tidak  di  Mendikbud,"  tutur  Ujang.  Ia  meyakini  reshuffle  kali  ini  tidak  akan  menggeser  kursi
              menteri dari kalangan partai politik.

              Sedangkan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyebut Jokowi dalam waktu dekat
              ini akan melantik dua menteri tersebut.

              Pernyataan tersebut disampaikan Ngabalin di akun Twitter seperti dilihat pada Rabu (14/4/2021).

              Namun Ngabalin tidak mengetahui pasti apakah ada menteri baru lain yang juga akan dilantik.

              "Presiden  insyaallah  akan  melantik  menteri  baru  (1)  Menteri  Dikbud/Ristek  (2)  Menteri
              Investasi/Kepala BKPM. Adakah menteri-menteri lain yang akan dilantik, kapan & siapa para
              beliau  itu?  Wallahu'alam  bisshowaab  itu  hak  prerogatif  Presiden  &  kita  tunggu  saja.
              #KabinetIndonesiaMaju," tulis Ngabalin.

              Akomodasi kepentingan Parpol? Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer,
              Qodari,  menyebut  bahwa  mengangkat  dan  memberhentikan  menteri  adalah  hak  prerogatif
              presiden.

              Namun, menurut Qodari, perombakan kabinet Jokowi kali ini dilakukan untuk mengakomodasi
              kepentingan partai politik.

              "Meski mengangkat atau memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Presiden, perombakan
              kabinet kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik," kaya Qodari Pertama
              yakni kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN).

              Disinggung Soal Isu Reshuffle dan Komunikasi dengan Jokowi, Begini Jawaban PPP Legislator
              PDIP Nilai Tak Ada Urgensi Mereshuffle Nadiem Makarim "Pertama itu adalah kebutuhan untuk
              mengakomodasi Partai Amanat Nasional pasca kemenangan Zulkifli Hasan ke Pak Jokowi.

              "Sekaligus keluarnya Amien Rais dari PAN dan mendirikan Partai Ummat," kata Qodari dikutip
              dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (15/4/2021).

              Selain  itu,  Qodari  juga  menuturkan,  reshuffle  ini  juga  dilakukan  untuk  mengakomodasi
              Muhammadiyah yang sebelumnya masih belum berhasil.

              "Yang  kedua  untuk  mengakomodasi Muhammadiyah  yang  pada  reshuffle  pertama  itu  belum
              berhasil," imbuhnya.

              Pengamat Pendidikan Nilai Nadiem Makarim Jangan Direshuffle: Muda, Berani dan Visioner Soal
              Reshuffle Kabinet, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Ada Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis
              Isu  Reshuffle  Kabinet  Kian  Menguat,  Yasonna  Laoly  Dianggap  Paling  Layak  Diganti  Menurut
              Survei IPO Diketahui sebelumnya, Akhir-akhir ini isu tentang reshuffle Kabinet Indonesia Maju
              sedang santer dibicarakan.


                                                           127
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133