Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 131
Ida mengatakan, dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens
antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan, sehingga nantinya program
tersebut dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
"Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data kepesertaan antara BPJS Kesehatan
dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diintegrasikan dengan SISNAKER," kata Ida dalam
siaran pers, Kamis (15/4/2021).
Ida menjelaskan, proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP
antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan.
Dengan integrasi data ini, nantinya bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta
yang masuk ke dalam program JKP.
"Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kami terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),"
kata Ida.
Ida menambahkan, program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi
pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun bentuk manfaat bagi penerima
program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
"Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, kita harus
mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker,"
tegas Ida.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya segera
menindaklanjuti sinkronisasi data kepesertaan, terutama persiapan pelaksanaan program JKP.
"Kita akan bentuk tim untuk lebih teknis, agar bisa menyelesaikan beberapa hal, termasuk
kepesertaan program JKP," kata Ali.
Ali menjelaskan, selama ini masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi
kerja dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya di program JKN-KIS.
Ali bilang, ketidakapatuhan tersebut mencakup ketidakpatuhan pendaftaran dan ketidakpatuhan
penerimaan piutang, sehingga berdampak pada produktivitas dan produksi badan usaha, dan
akhirnya berdampak pada JKN-KIS.
130
