Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 175
Menanggapi itu, Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk Justinus Dalimin Juwono menyatakan
pihaknya sudah pernah dilaporkan oleh SPBI pada pertengahan 2020 lalu ke Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) Jawa Timur sehubungan dengan kebijakan pemangkasan upah.
Ia menyebut kebijakan sudah melalui tahapan industrial berupa dialog bipartit dengan Serikat
Pekerja PT Fast Indonesia (SPFFI) yang mewakili 9.000 pekerja dari total sekitar 14 ribu pekerja
perseroan.
Ia menilai SPFFI berhak mewakili seluruh pekerja perusahaan berdasarkan ketentuan Peraturan
Menteri Tenaka Kerda dan Tranmigrasi RI Nomor PER.16/MEN/XI/2011 Tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama (gelar perkara).
Justinus menyebut pemangkasan upah di bawah UMK yang ditempuh perusahaan pada April
2020 berlandaskan Perpres Nomor 12/2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Covid-19 Sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
No.M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
"Serta PB No.035/P/LCA-KFC/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Pemotongan Upah selama
Covid-19 dapat ditoleransi walaupun secara norma UU Nomor 13/2003 melanggar hukum,"
jelasnya lewat keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (15/4).
Lebih jauh, dia mengatakan bahwa perusahaan dan SPFFI pada 29 Maret 2021 telah mencapai
kesepakatan terkait pembayaran hak karyawan, namun ia menduga SPBI tidak mengetahui soal
kesepakatan itu hingga melakukan aksi demonstrasi.
Perwakilan perusahaan, lanjutnya, sudah memberikan arahan kepada SPBI untuk berkoordinasi
dengan SPFFI atas hasil kesepakatan yang mulai berlaku pada 2021 itu.
Mewakili perusahaan, ia juga menekankan pihaknya tidak memiliki persoalan dengan serikat
pekerja, ia mengklaim menjalankan hubungan industrial yang baik dengan membuka dan hadir
dalam forum dialog bipartit dan forum mediasi dengan SPFFI atau SPBI.
Justinus belum dapat merinci berapa nilai beban gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan
sampai dengan akhir Desember 2020, namun ia memastikan bakal menyajikannya dalam laporan
keuangan 31 Desember 2020 pada akhir April 2021.
"Nilai ini akan terus menurun sejalan dengan pembayaran, namun THR 2020 sudah terbayarkan
pada 2020 juga," imbuhnya.
Adapun soal THR, ia mengatakan akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
ketenagakerjaan dan SE Menteri Ketenagakerjaan tentang THR 2021, yaitu maksimal H-7
Lebaran.
"Perseroan telah bersepakat dengan SPFFI dan berencana untuk melunasi kewajiban perseroan
atas karyawan tersebut seiring dengan harapan perseroan akan naiknya tren pendapatan
perseroan dan setelah mencapai suatu target pendapatan tertentu yang disepakati dengan
SPFFI," bebernya.
Di kesempatan itu, Justinus juga mengatakan peristiwa tidak berdampak pada aspek operasional,
hukum, dan keuangan perusahaan.
174
