Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

MENAKER IDA MINTA BPJS KESEHATAN PERCEPAT INTEGRASI DATA
KEPESERTAAN JKP
Menaker Ida Minta BPJS Kesehatan Percepat Integrasi Data Kepesertaan JKP Michelle Natalia
Kamis, 15 April 2021 - 17:31 WIB loading.

Foto/dok JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta BPJS Kesehatan
mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
sehingga nantinya program tersebut dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

"Dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data
kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian
diintegrasikan dengan Sisnaker," kata Ida saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan
2021-2026 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (15/4/2021). ( Ida menjelaskan, proses integrasi
data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP antara BPJS Kesehatan dengan
BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu enam bulan. Dengan integrasi data ini, nantinya bisa
saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta yang masuk ke dalam program JKP.

"Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),"
lanjutnya.

Ida mengatakan program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bentuk manfaat bagi penerima program
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

"Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, kita harus
mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Sisnaker,"
tegasnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti
sinkronisasi data kepesertaan yang telah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, terutama
persiapan pelaksanaan program JKP.
"Dengan senang hati nanti kita bentuk tim untuk lebih teknis, untuk bisa menyelesaikan
beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP," kata Ali. ( Ali mengemukakan, selama ini
program JKN-KIS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, terutama masih sering
ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja dalam memberikan jaminan
kesehatan bagi pekerjanya.

"Ketidakpatuhan dari badan usaha antara lain dalam hal ketidakpatuhan pendaftaran dan
ketidakpatuhan penerimaan piutang. Ketidakpatuhan itu berdampak pada produktivitas dan
produksi badan usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS," pungkas Ali.

(uka).

172