Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Ringkasan

Sebagai upaya perluasan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha (BU), BPJS Kesehatan akan
mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) milik BPJS
Kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat
pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan jajaran Direksi BPJS
Kesehatan, Kamis (15/4/2021).

BPJS KESEHATAN DAN KEMENAKER SINERGI DATA UNTUK PERLUASAN DAN
KEPATUHAN PESERTA JKN

Sebagai upaya perluasan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha (BU), BPJS Kesehatan akan
mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) milik BPJS
Kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat pertemuan
dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Kamis
(15/4/2021).

"Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini diharapkan dapat memastikan seluruh badan usaha dan
pekerjanya terdaftar dalam Program JKN-KIS. Dengan kata lain pekerja akan terjamin akses
layanan kesehatannya. Saat ini, masih sering kami temui ketidakpatuhan pemberi kerja dalam
menyediakan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya," kata Ghufron.

Ghufron berharap dengan segera diimplementasikan sinergi aplikasi WLKP ini diharapkan dapat
menyisir data-data potensial ketenagakerjaan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap
Program JKN-KIS.

Ghufron berharap dukungan yang solid dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dapat
mewujudkan Program JKN-KIS yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk
pekerja.

Sementara itu Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS
Kesehatan, Mundiharno mengungkapkan, sepanjang tahun 2020, terdapat 1.094 laporan
ketidakpatuhan pemberi kerja atau Badan Usaha kepada Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat
daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama.

"Ketidakpatuhan Badan Usaha tersebut antara lain, ketidakpatuhan pendaftaran, ketidakpatuhan
penerimaan piutang tahun berjalan dan ketidakpatuhan penerimaan piutang carry over .
Ketidakpatuhan ini, selain berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja juga berdampak
terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS," ujar Mundiharno Mundiharno manambahkan,
berbagai upaya penegakan kepatuhan terhadap Badan Usaha sudah dilakukan BPJS Kesehatan
bersama dengan pemangku kepentingan terkait.

BPJS Kesehatan telah melaksanakan kegiatan penegakan kepatuhan bersama dengan Direktorat
Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial (PNKJ) Kementerian Ketenagakerjaan.

Mundiharno mengungkapkan, sampai dengan 31 Maret 2021 jumlah Badan Usaha yang telah
terdaftar dalam Program JKN-KIS sebanyak 333.56 dengan jumlah pekerja 16.969.202 dan
anggota keluarga sebanyak 21.082.026 sehingga total peserta segmen PPU Badan Usaha
sebanyak 38.051.228 jiwa.

225