Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 221
Judul Awasi Pemberian THR, Pemda Provinsi Jabar Minta Perusahaan yang
tak Mampu Bayar Harus Serahkan Bukti
Nama Media indonesiainside.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://indonesiainside.id/news/nusantara/2021/04/15/awasi-
pemberian-thr-pemda-provinsi-jabar-minta-perusahaan-yang-tak-
mampu-bayar-harus-serahkan-bukti
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-15 15:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Kita terus
mengawal dengan para pengawas tenaga kerja kita, untuk betul-betul seluruh perusahaan
mengikuti aturan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk memberikan THR
positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Namun
keringanan yang dapat ditolelir sesuai SE Menaker di atas hanya soal waktu pembayaran.
Sedangkan mengenai besaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib membayar sesuai
dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan
Ringkasan
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menengahi perundingan
perusahaan dengan pekerja manakala ada persoalan terkait tunjangan hari raya (THR) Idulfitri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi
menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan memenuhi
aturan yang berlaku.
AWASI PEMBERIAN THR, PEMDA PROVINSI JABAR MINTA PERUSAHAAN YANG TAK
MAMPU BAYAR HARUS SERAHKAN BUKTI
Indonesiainside.id, Bandung- Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan
menengahi perundingan perusahaan dengan pekerja manakala ada persoalan terkait tunjangan
hari raya (THR) Idulfitri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar
Rachmat Taufik Garsadi menyatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan untuk memastikan
perusahaan memenuhi aturan yang berlaku.
220
