Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Judul BPJS Kesehatan & Kemenaker Sinergi Data Peserta JKN
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20210415153322-4-
238167/bpjs-kesehatan-kemenaker-sinergi-data-peserta-jkn
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-15 15:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama BPJS Kesehatan) Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini
diharapkan dapat memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya terdaftar dalam Program
JKN-KIS. Dengan kata lain pekerja akan terjamin akses layanan kesehatannya. Saat ini, masih
sering kami temui ketidakpatuhan pemberi kerja dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi
para pekerjanya

neutral - Mundiharno Mundiharno (Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar
Lembaga BPJS Kesehatan) Ketidakpatuhan Badan Usaha tersebut antara lain, ketidakpatuhan
pendaftaran, ketidakpatuhan penerimaan piutang tahun berjalan dan ketidakpatuhan
penerimaan piutang carry over. Ketidakpatuhan ini, selain berdampak terhadap kesejahteraan
para pekerja juga berdampak terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Konsekuensi dari sinergi data ini adalah perlu
banyak duduk bersama, adanya pendalaman dan yang terpenting pemahaman yang sama antar
instansi. Karena dampak dari pertukaran data ini tentu banyak sekali, misalnya ada penurunan
atau peningkatan jumlah peserta. Diperlukan kecermatan pengolahan data dari masing-masing

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Meskipun jumlah pekerja lebih kecil
dibandingkan dengan keseluruhan peserta BPJS Kesehatan, namun pekerja merupakan mereka
yang berada di usia produktif. Dengan adanya jaminan kesehatan, tentu menjadi penyumbang
produktivitas pekerja dan lebih jauh dapat menggerakkan ekonomi negara

Ringkasan

BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan
di Perusahaan (WLKP) dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan
Usaha (PPU BU) sebagai upaya perluasan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha (BU). Hal ini
disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat pertemuan dengan
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Kamis
(15/4/2021).

215