Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 220
Kata dia, membengkaknya utang negara dan defisit APBN berpotensi menghambat pemulihan
ekonomi. Oleh sebab itu, kinerja Sri Mulyani dinilai tak memuaskan.
"Jadi dianggap tidak bisa mengendalikan level defisit dan tidak bisa mengendalikan utang.
Bahkan narasinya seolah-olah utang itu hak yang baik dan perlu ditingkatkan. Jadi seolah-olah
tidak melihat bahwa utang itu memiliki tingkat risiko yang cukup menghambat pemulihan
ekonomi dan akan menjadi beban kepada fiskal-fiskal ke depannya," kata Bhima dikutip dari
Batamnews.co.id --jaringan Suara.com, Rabu (14/4/2021).
Senada dengan Bhima, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony
Budiawan juga berpendapat Sri Mulyani layak di-reshuffle. Ia mengkritik keras cara pengelolaan
uang negara dari Sri Mulyani.
"Pengelolaan keuangan negara ini ugal-ugalan. Masa SILPA saja diakumulasi terus. Kalau Rp 50
triliun kan sudah bisa bikin beberapa RS dan sekolah, jadi itu sudah banyak sekali," kata dia.
Lanjut Bhima, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menurutnya juga dinilai layak
diganti.
Bhima berpendapat, Ida terlalu berpihak kepada pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya
ketimbang para pekerja yang kesulitan di tengah pandemi Covid-19.
"Padahal harusnya kan memprioritaskan bagaimana pekerja, hak-haknya itu diperjuangkan
melalui Kemnaker, saya tidak melihat itu," ujarnya.
219
