Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 213
Judul BPJS Kesehatan-Kemenaker Sinergi Data Perluasan Peserta JKN
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/398243/bpjs-kesehatan-
kemenaker-sinergi-data-perluasan-peserta-jkn
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-15 16:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama BPJS Kesehatan) Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini
diharapkan dapat memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya terdaftar dalam Program
JKN-KIS. Dengan kata lain pekerja akan terjamin akses layanan kesehatannya. Saat ini, masih
sering kami temui ketidakpatuhan pemberi kerja dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi
para pekerjanya
neutral - Mundiharno (Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS
Kesehatan) Ketidakpatuhan Badan Usaha tersebut antara lain, ketidakpatuhan pendaftaran,
ketidakpatuhan penerimaan piutang tahun berjalan dan ketidakpatuhan penerimaan piutang
carry over. Ketidakpatuhan ini, selain berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja juga
berdampak terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Konsekuensi dari sinergi data ini adalah perlu
banyak duduk bersama, adanya pendalaman dan yang terpenting pemahaman yang sama antar
instansi. Karena dampak dari pertukaran data ini tentu banyak sekali, misalnya ada penurunan
atau peningkatan jumlah peserta. Diperlukan kecermatan pengolahan data dari masing-masing
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Meskipun jumlah pekerja lebih kecil
dibandingkan dengan keseluruhan peserta BPJS Kesehatan, namun pekerja merupakan mereka
yang berada di usia produktif. Dengan adanya jaminan kesehatan, tentu menjadi penyumbang
produktivitas pekerja dan lebih jauh dapat menggerakkan ekonomi negara
Ringkasan
Sebagai upaya perluasan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha (BU), BPJS Kesehatan akan
mengoptimalkan integrasi data dan aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) milik BPJS
Kesehatan.
212
