Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Hal tersebut dilakukan setelah adanya instruksi dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang
meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan
pembayaran THR .

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan, Disnakertrans Kabupaten Sumedang,
Bambang Setiawan, mengatakan, posko pengaduan tersebut akan dibuka setelah pihaknya
monitoring ke setiap perusahaan terkait kesiapan dalam membayar THR .

"Nanti kita akan standby, karena di depan itu ada pos pelayanan, nanti akan sekalian dijadikan
posko pengaduan juga," ujar Bambang saat ditemui Tribun Jabar di kantornya, Kamis
(15/4/2021).

Hal tersebut untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun
2021 tentang pelaksanaan pemberian THR 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, dimana
perusahaan harus membayar THR secara full 7 hari sebelum lebaran.

Bambang meminta semua pekerja untuk melaporkan ke Disnakertrans jika perusahaan tempat
kerjanya bandel tidak mau membayar THR secara full, padahal kondisi keuangannya dalam
kondisi normal.

"Kalau kondisinya mengungkinan, tapi tidak mengeluarkan (THR) laporkan saja dan kita akan
tindaklanjuti dan akan diberikan teguran atau peringatan," katanya.

Sementara terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR, kata dia, hal ini bukan
kewenangan dari Disnakertrans, tetapi kewenangan pengawas ketenagakerjaan (Wasnaker).

Atas hal tersebut, kata Bambang, pihaknya tidak akan memberikan sanksi administratif seperti
pembatasan operasional hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan THR

"Kita lebih memikirkan win-win solution, bayangkan kalau pandemi Covid-19 seperti ini ada
perusahaan yang operasionalnya dibatasi dan izinnya dicabut, pasti akan ada pekerja yang di
PHK," ucap Bambang.

207