Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki
kemampuan untuk membayar THR sesuai ketentuan tersebut, maka dia harus melaporkan
pembicaraan bipartite kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H-7. Karena kelonggaran yang
diberikan hanya sampai H-1 Hari Raya Idul Fitri

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki
kemampuan untuk membayar THR sesuai ketentuan tersebut, maka dia harus melaporkan
pembicaraan bipartite kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H-7.

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menemui
sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Andi mengatakan pertemuannya dengan para menteri membahas tentang pemberian tunjangan
hari raya (THR), yang sampai sekarang masih menjadi polemik. Pihaknya mendorong pemerintah
membentuk Satgas THR.esia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menemui sejumlah menteri Kabinet
Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

MASIH ADA PERUSAHAAN YANG MENCICIL, PRESIDEN KSPI DORONG
PEMERINTAH BENTUK SATGAS THR
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Andi Gani Nena Wea menemui sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan,
Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Andi mengatakan pertemuannya dengan para menteri membahas tentang pemberian tunjangan
hari raya (THR), yang sampai sekarang masih menjadi polemik. Pihaknya mendorong pemerintah
membentuk Satgas THR.

"Semoga Menaker segera menerbitkan satgas THR yang juga diisi oleh buruh dan pengusaha,
jadi ada keseimbangan," ujar Andi Gani.

Menurut Andi Gani, Satgas tersebut untuk mengawasi pemberian THR oleh perusahaan kepada
karyawannya. Karena menurut dia, masih ada perusahaan yang tidak membayarkan THR,
meskipun telah diwajibkan pemerintah.

"Yang penting yang terbaik adalah pengawasan ada dan melekat," kata dia.

Andi meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak patuh
membayarkan THR sesuai ketentuan.

Karena menurut dia, apabila tidak ada sanksi tegas, maka akan banyak perusahaan yang tidak
membayarkan THR.

"Diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan THR secara
utuh, dan juga memberikan THR yang dari tahun 2020, bahkan ada perusahaan yang masih
mencicil sampai hari ini," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan membayar
tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh dan tepat waktu, kepada para pekerja/buruh.

Ida mengatakan, bahwa THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan paling
lambat 7 hari sebelum hari raya tiba.

204