Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diintegrasikan dengan SISNAKER,"
katanya saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026 di Kantor Kemnaker,
Jakarta, Kamis (15/4).

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN, KEMNAKER MINTA BPJS PERCEPAT
INTEGRASI DATA PESERTA

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta BPJS Kesehatan mempercepat integrasi data
kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sehingga nantinya program
tersebut dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

"Dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data
kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian
diintegrasikan dengan SISNAKER," katanya saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan
2021-2026 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (15/4).

Menaker Ida menjelaskan, proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam
program JKP antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan.
Dengan integrasi data ini, nantinya bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta
yang masuk ke dalam program JKP.

"Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam
persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena
penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),"
ungkapnya Menaker Ida mengatakan program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan
pemerintah bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun bentuk
manfaat bagi penerima program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan
pelatihan kerja.

"Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, kita harus
mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker,"
terangnya.
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pemerintah tengah mematangkan program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja di Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK). Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut merupakan salah satu program yang diatur
dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, program JKP diperuntukkan bagi masyarakat
yang masih memiliki keinginan untuk bekerja kembali. Nantinya program ini akan dimasukkan
dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.
"Peserta JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai
penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013," ujar Ida saat rapat
kerja dengan DPR, Jakarta, Rabu (7/4).

Adapun syarat mengikuti program tersebut adalah diberikan pada perusahaan yang tergolong
usaha besar dan usaha menengah dengan kepesertaan karyawan mencakup program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun dan Jaminan Kematian (JKM).

199