Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 206
"Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat
waktu, kepada para pekerja dan buruh," kata Ida saat konferensi pers virtual, Senin (12/4/2021).
Ida mengatakan, peraturan ini telah disepakati lewat diskusi yang dilakukan Tripartit Nasional
yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah, serta dewan pengupahan nasional
(Depenas).
Karena THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh.
"Alhamdulillah roda perekonomian sudah mulai bergerak, kegiatan masyarakat sudah mulai
kembali meski secara terbatas," ujarnya.
Ida juga meminta kerja sama kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan kepada pekerja/buruh, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengusaha yang tidak mampu membayar THR diwajibkan untuk melakukan dialog dengan
pekerja/buruh, untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan dan iktikad baik.
Kendati demikian, kesepakatan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar
THR keagamaan tahun 2021.
"Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021, berdasarkan laporan internal perusahaan yang transparan," tuturnya.
Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir," terang Ida
Kemnaker juga membentuk satuan tugas (Satgas) pelayanan konsultasi dan penegakan hukum
pembayaran THR 2021, yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah jika ada laporan
pelanggaran terkait pembayaran THR 2021.
Kena Denda dan Sanksi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan pembayaran
THR 2021 dibayar penuh dan tepat waktu, paling lambat 7 hari sebelum hari raya tiba, kepada
para pekerja/buruh.
Kemnaker juga menyiapkan skema denda maupun sanksi bagi perusahaan yang terlambat
membayar THR Keagamaan 2021.
"Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda
sebesar 5 persen, dari total THR yang harus dibayar." "Sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pembayaran," jelas Ida.
Terkait dengan sanksi, pengusaha yang tidak membayar THR 2021 tepat waktu akan dikenakan
sanksi administrasi sesuai ketentuan PP 36/2021 tentang Pengupahan.
Di antaranya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Ida menegaskan, pengenaan denda maupun sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh.
"Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar THR sesuai ketentuan
tersebut, maka dia harus melaporkan pembicaraan bipartite kepada dinas ketenagakerjaan
sebelum H-7." "Karena kelonggaran yang diberikan hanya sampai H-1 Hari Raya Idul Fitri,"
bebernya.(Taufik Ismail).
205
