Page 263 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 263
Judul Azis Syamsuddin: Perusahaan Wajib Bayarkan THR Pekerja Sesuai
Aturan Kemenaker
Nama Media Suara Pemred
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg16
Jurnalis nif
Tanggal 2021-04-15 13:15:00
Ukuran 289x344mmk
Warna Warna
AD Value Rp 72.250.000
News Value Rp 361.250.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - M Azis Syamsuddin (WAKIL Ketua DPR RI) Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada
pekerja tepat waktu, dan sesuai peraturan yang ditetapkan/tegas Azis saat buka puasa bersama
wartawan DPR RI di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya, Jakarta, Selasa 13 April 2021
malam. Azis berharap para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh
dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan stimulus
kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini.. Terlebih, roda perekonomian sudah mulai
bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai merangkak membaik
positive - M Azis Syamsuddin (WAKIL Ketua DPR RI) Kemenaker dan Disnasker untuk
memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR 2020 yang masih tertunda,
mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara
Ringkasan
WAKIL Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
agar menegaskan kepada para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya
(THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idulfitri 1442 Hijriah. Hal ini telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor
6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
AZIS SYAMSUDDIN: PERUSAHAAN WAJIB BAYARKAN THR PEKERJA SESUAI
ATURAN KEMENAKER
WAKIL Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
agar menegaskan kepada para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya
(THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idulfitri 1442 Hijriah. Hal ini telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor
6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
262
