Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Selain itu untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan maka para
kepala daerah diminta untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan dengan memperhatikan
rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Para kepala daerah juga diminta untuk membentuk pos komando pelaksanaan THR 2021 dan
melaporkan data pelaksanaan tunjangan hari raya 2021 serta tindak lanjutnya kepada Kemnaker.

Kemnaker juga telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum
pelaksanaan THR 2021 .

THR PNS Pencairan THR PNS, TNI, Polri serta Pensiunan tentunya semakin dekat seiring akan
datangnya Hari Raya Idul Fitri 2021.

Mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, pemberian THR PNS dari Kementerian Keuangan
biasanya berkisar 10-14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Artinya, jika Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 13-14 Mei 2021, THR PNS akan cair pada
awal Mei 2021.

Kendati demikian, skema dan tanggal pastinya masih dibahas oleh Kemenkeu.

"Kita tunggu pengumuman dari pimpinan saja ya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu
Isa Rachmatarwata kepada Kompas.com, Jumat 9 April 2021.
THR Idul Fitri yang diprediksi cair awal Mei 2021 bakal dibayar penuh tanpa potongan.

Hal ini sesuai dengan janji Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun lalu.

Janji tersebut dilayangkan Sri Mulyani karena tahun lalu pemerintah tak bisa membayar THR
sekaligus gaji ke-13 kepada PNS karena anggaran fokus untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tahun lalu, pemerintah menggelontorkan Rp 579,78 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN).

Dana dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos), tenaga kesehatan, hingga bantuan korporasi,
dan UMKM.

"Gaji ke-13 dan THR sesuai policy (ketentuan) sebelumnya akan dibayarkan secara penuh sesuai
dengan tunjangan kinerja," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan
2021 pada 14 Agustus 2020.

Hitungan besaran THR yang diterima PNS dihitung dari jumlah gaji pokok yang diterima
berdasarkan MKG serta tunjangan lain yang melekat di dalamnya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS
disesuaikan dengan masa kerja tiap golongan atau yang disebut dengan masa kerja golongan
(MKG).

Dalam PP, gaji terkecil sebesar Rp 1.560.800 untuk golongan I masa kerja 0 tahun.

Sementara gaji itu, golongan I tertinggi adalah golongan 1D dengan masa kerja 27 tahun Rp
2.686.500.
Adapun gaji terbesar adalah golongan IV E masa kerja 32 tahun sebesar Rp 5.901.200.

Sementara tunjangan PNS yang melekat lainnya adalah tunjangan anak, tunjangan suami/istri,
dan tunjangan makan.

267