Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020
P. 278
Hal itu ungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi persnya, Kamis
(3/12/2020).
"KBRI Damaskus berhasil memulangkan 40 PMI pada tanggal 27 November 2020," kata Retno.
Retno mengatakan, dengan masih maraknya pengiriman PMI ke Timur Tengah pada saat
moratorium menjadi bukti bahwa PMI termasuk dalam kelompok rentan menjadi korban TPPO.
Oleh karena itu, lanjutnya, Kemenlu berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) dan Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas pihak yang bertanggungjawab
memberangkatkan para PMI yang baru dipulangkan dari Timur Tengah.
"Untuk itu, pasca repatriasi, Kemlu telah berkoordinasi dengan BP2MI dan Bareskrim Polri," ujar
dia.
Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan modus para
pelaku TPPO. Menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, para pelaku TPPO biasanya memalsukan
dokumen agar dapat mempekerjakan PMI non-prosedural.
"Pemalsuan dokumen merupakan salah satu cara pelaku TPPO mempermudah para korban
dipekerjakan," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).
Edwin menjelaskan pemalsuan dokumen tersebut meliputi KTP, paspor, dan buku pelayar umum
dialami para korban perdagangan orang.
Terlebih, pada Juni 2020, Polda Metro Jaya juga mengungkap adanya pemalsuan sertifikat
pelaut.
Ditambah, dari sekian banyak PMI yang mengalami kasus di luar negeri, hanya 25 persen yang
diberangkatkan lewat agen resmi.
"Artinya, sebagian besar PMI yang bermasalah telah dimulai dari proses pengirimannya yang
non-prosedural," kata Edwin.
277
