Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020
P. 281

Judul               Kendala Implementasi, Apjati Minta Zero Cost Ditinjau Ulang
                Nama Media          suaramerdeka.com
                Newstrend           Perlindungan PMI
                Halaman/URL         https://www.suaramerdeka.com/regional/semarang/248700-kendala-
                                    implementasi-apjati-minta-zero-cost-ditinjau-ulang
                Jurnalis            M Alfi Makhsun
                Tanggal             2020-12-03 14:14:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Ahmad  Azis  (Kepala  Bidang  (Kabid)  Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
              Dinakertrans  Jateng)  Kalau  kami  sebenarnya  memiliki  panduan  SOP  (Standar  Operasional
              Prosedur), mana yang menjadi kewajiban Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) misalnya biaya
              paspor, biaya untuk medikal, dan dokumen dokumen yang menjadi kewajiban CPMI. Lalu yang
              jadi kewajiban P3MI dan apa kewajiban pemerintah, itu ada secara jelas,

              neutral - Ika Khikmah (Sekretaris DPD Apjati Jateng) Apabila melihat dalam Undang-Undang
              (UU) No 18 Tahun 2017 terkait perlindungan PMI, pada pasal 30 disebutkan hanya bebas biaya
              penempatan,  belum  berarti  termasuk  biaya  pelatihan.  Seharusnya  biaya  pelatihan  menjadi
              tanggung jawab pemerintah. Saat ini, belum ada implementasi atau belum ada anggaran baik di
              pemerintah kabupaten/ kota maupun pemerintah daerah. Sehingga, kebijakan zero cost perlu
              ditinjau ulang,

              neutral  -  Eva  Trisiana  (Direktur  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri
              (PPTKLN) Kemnaker RI) Kami akan membahas kembali bersama BP2MI utamanya, bagaimana
              mengimplementasikannya  aturan  Perkabadan  tersebut.  Supaya  nanti  di  lapangan
              implementasinya bisa berjalan secara baik,

              neutral  -  Eva  Trisiana  (Direktur  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri
              (PPTKLN) Kemnaker RI) Kami akan membahas kembali bersama BP2MI utamanya, bagaimana
              mengimplementasikannya  aturan  Perkabadan  tersebut.  Supaya  nanti  di  lapangan
              implementasinya bisa berjalan secara baik,



              Ringkasan
              Kebijakan zero cost Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bagi penempatan
              Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri menjadi sorotan. Adanya kendala implementasi
              kebijakan di lapangan, membuat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Jawa
              Tengah meminta regulasi zero cost ditinjau ulang.



                                                           280
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286