Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020

KENDALA IMPLEMENTASI, APJATI MINTA ZERO COST DITINJAU ULANG

Kebijakan zero cost Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bagi penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri menjadi sorotan. Adanya kendala implementasi
kebijakan di lapangan, membuat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Jawa
Tengah meminta regulasi zero cost ditinjau ulang.

Sekretaris DPD Apjati Jateng, Ika Khikmah mengungkapkan hal itu, dalam forum pertemuan
pihaknya bersama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan
Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker) Republik Indonesia (RI) dan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinakertrans) Jateng di Hotel Chanti Semarang, kemarin. Beberapa poin
pembicaraan lain terkait masukan dalam upaya perlindungan dan penempatan tenaga kerja luar
negeri, juga disinggung dalam pertemuan ini ''Apabila melihat dalam Undang-Undang (UU) No
18 Tahun 2017 terkait perlindungan PMI, pada pasal 30 disebutkan hanya bebas biaya
penempatan, belum berarti termasuk biaya pelatihan. Seharusnya biaya pelatihan menjadi
tanggung jawab pemerintah. Saat ini, belum ada implementasi atau belum ada anggaran baik di
pemerintah kabupaten/ kota maupun pemerintah daerah. Sehingga, kebijakan zero cost perlu
ditinjau ulang,'' kata Ika.

Lewat forum pertemuan ini, dia berharap Kemnaker RI dapat memberikan solusi dari masukan
anggota Apjati Jateng. Hal ini ditanggapi baik oleh Direktur Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker RI, Eva Trisiana yang hadir secara langsung.
''Kami akan membahas kembali bersama BP2MI utamanya, bagaimana
mengimplementasikannya aturan Perkabadan tersebut. Supaya nanti di lapangan
implementasinya bisa berjalan secara baik,'' kata Eva.

''Masukan dari Apjati Jateng bagus dan ada beberapa tentunya kami perlu melakukan
pembahasan kembali. Semua sudah kami catat dan itu menjadi alternatif atau rujukan bagi kami
dalam kami memperbaiki kebijakan ke depan,'' lanjutnya.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinakertrans
Jateng, Ahmad Azis mengungkapkan, terkait zero cost jika memang menjadi sesuatu yang tidak
bisa diimplementasikan, dikatakan bisa ditinjau ulang. ''Hal ini masukan dari pihak P3MI termasuk
Apjati, ternyata di lapangan ada kendala-kendala,'' imbuhnya ''Kalau kami sebenarnya memiliki
panduan SOP (Standar Operasional Prosedur), mana yang menjadi kewajiban Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI) misalnya biaya paspor, biaya untuk medikal, dan dokumen dokumen
yang menjadi kewajiban CPMI. Lalu yang jadi kewajiban P3MI dan apa kewajiban pemerintah,
itu ada secara jelas,'' papar Ahmad Azis.

Dengan begitu, diharapkan tidak menimbulkan bias di dalam pelaksanaannya. ''Tentunya karena
ada kendala bisa dikomuniasikan dengan pemerintah secara baik. Pemerintah juga bisa
menerima hasil masukan-masukan,'' tandasnya.

281