Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020
P. 49
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran akibat Covid-19 hingga
Agustus 2020 meningkat 2,67 juta orang, sehingga total angkatan kerja yang menganggur
menjadi 9,77 juta orang atau 7,07 persen dari total angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang.
RI AKAN HADAPI LONJAKAN ANGKA PENGANGGURAN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia ke depan akan menghadapi tantangan
lonjakan angka pengangguran akibat banyaknya rasionalisasi karyawan seiring dengan
terpukulnya dunia usaha oleh pandemi Covid-19. Lonjakan pengangguran itu semakin meningkat
karena jumlah angkatan kerja baru terus meningkat tiap tahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran akibat Covid-19 hingga
Agustus 2020 meningkat 2,67 juta orang, sehingga total angkatan kerja yang menganggur
menjadi 9,77 juta orang atau 7,07 persen dari total angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang.
Dalam sambutan Presiden yang disampaikan secara daring pada Pertemuan Tahunan Bank
Indonesia di Jakarta, Kamis (3/12), mengatakan sebelum pandemi, kebutuhan akan lapangan
kerja sudah tinggi. Data yang disampaikan Menteri Keuangan sebelumnya menyebutkan jumlah
angkatan kerja baru setiap tahun terus meningkat.
Selama periode Agustus 2019 hingga Agustus 2020, terdapat tambahan angkatan kerja baru
2,36 juta orang. Di sisi lain, akibat Covid-19 terjadi penurunan lapangan kerja sebanyak 0,31
juta. "Kita harus bergerak cepat karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum kita
selesaikan," kata Jokowi.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Presiden kembali mengingatkan pentingnya melakukan
reformasi struktural dan birokrasi. Reformasi tersebut dimaksudkan agar iklim investasi semakin
kondusif dan daya saing Indonesia membaik. Hal itu diharapkan menarik investasi masuk dan
lapangan kerja terbuka luas.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa rantai birokrasi yang berbelit-belit, terbukti
menyebabkan investor enggan menanamkan modal di Indonesia. Padahal iklim investasi yang
baik sangat mendukung penciptaan lapangan kerja yang memadai.
Menurut Kepala Negara, Indonesia saat ini berada di posisi pertama sebagai negara yang
memiliki birokrasi rumit. "Karena itu, pemerintah berketetapan hati melakukan reformasi
struktural, membenahi regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit Kita semuanya tahu
posisi nomor 1 di global complexity index yang paling rumit di dunia dan itu harus kita akhiri,"
tegas Jokowi.
Suap Layanan Publik
Makin kompleksnya dan rumitnya birokrasi itu ditengarai karena perilaku birokrat yang korup.
Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 oleh Transparency International Indonesia
(TII) menunjukkan Indonesia berada pada posisi ketiga dari 17 negara Asia terkait tingkat suap
layanan publik.
48
