Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020
P. 50
Indonesia dengan persentase 35 berada di bawah India 39 persen dan Kamboja 37 persen terkait
suap di pelayanan publik.
"Tingkat suap di Indonesia tertinggi ke-3 di antara 17 negara Asia yang disurvei tidak turun
signifikan dari hasil GCB 2017," sebut TII dalam keterangan tertulisnya yang dipublikasikan
Kamis (3/12).
Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak tiga dari 10 responden mengaku pernah membayar
suap ketika mengakses layanan publik. Alasan responden melakukan suap, antara lain sebagai
tanda terima kasih, memang diminta untuk membayar biaya yang tidak resmi dan, ditawari agar
membayar suap, supaya proses lebih cepat. "Lebih dari 90 persen mengakui tidak pernah
melaporkan praktik suap yang dialaminya," sebut TII.
Lembaga pegiat antikorupsi itu juga mengungkapkan mayoritas warga berusia muda dan
mengaku pernah melakukan suap dalam satu tahun terakhir.
Pengalaman suap masyarakat paling tinggi terjadi di layanan Kepolisian yakni 41 persen, jauh di
atas rata-rata negara di Asia 23 persen. Suap di layanan kepolisian tahun ini meningkat
dibandingkan data GCB 2017 dengan persentase 25 persen. Selain di kepolisian, pengalaman
suap untuk layanan di Sekolah dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga naik
dibandingkan GCB 2017.
Untuk Dukcapil, GCB 2020 mencatat angka 31 persen atau lebih tinggi dibanding GCB 2017 yakni
23 persen. Adapun GCB 2020 untuk Sekolah sebesar 22 persen dan GCB 2017 sebesar 15 persen.
Data survei TII juga menyebutkan lebih dari 80 persen responden menganggap koneksi pribadi
penting jika ingin mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
"Penggunaan koneksi pribadi untuk mengakses layanan publik di Indonesia merupakan proporsi
tertinggi kedua setelah India," tulis TII. ers/SB/E-9
49
