Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020
P. 90
Ringkasan
Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo saat menjelaskan program dari UPT P2MI
Disnakertrans Jatim pada Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, di LTSA P2MI, Bendul Merisi,
Surabaya, Kamis (3/12).
Pemprov, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kemenaker RI menjadikan
LTSA UPT P2MI Disnakertrans Jatim sebagai salah satu pilot project bagi provinsi dan daerah
lainnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pekerja migran.
LTSA UPT P2MI JATIM JADI PILOT PROJECT BP2MI
Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo saat menjelaskan program dari UPT P2MI
Disnakertrans Jatim pada Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, di LTSA P2MI, Bendul Merisi,
Surabaya, Kamis (3/12).
Pemprov, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kemenaker RI menjadikan
LTSA UPT P2MI Disnakertrans Jatim sebagai salah satu pilot project bagi provinsi dan daerah
lainnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pekerja migran.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, respon Jatim cepat dalam menyikapi perubahan
UU No 39 Tahun 2004 ke UU No 18 Tahun 2017. Diantaranya, dalam pasal 40-41 UU itu
disebutkan baik pemerintah provinsi maupun daerah diberikan mandat berupa pendidikan dan
pelatihan.
Dalam UPT P2MI Disnakertrans Jatim, nantinya tidak hanya memberikan pelayanan saja pada
PMI, namun nantinya memiliki program yang terencana dengan baik mulai adanya big data,
pelatihan kerja, sertifikasi, dan bursa kerja.
"Jatim ini unik dan menarik, semoga bisa menginsipirasi daerah lainnya. Respon Pemprov Jatim
cepat sesuai dengan mandat UU, apalagi telah menganggarkan sebesar Rp 7,9 miliar. Belum ada
daerah yang seperti Jatim yang mengganggarkan sebesar itu," kata Benny saat berada di LTSA
P2MI Jatim, Jl Bendul Merisi, Surabaya, Kamis (3/12).
Dalam UU tersebut, lanjut Benny, semangatnya adalah pihaknya ingin menekan setiap tahun
penempatan pekerja sektor informal, karena banyak yang kena masalah. Maka kini lebih fokus
pada penguatan kapasitas kompetensi keahlian para PMI, dan menempatkan pada sektor formal.
"Jatim sudah memulai dari penganggarannya, hingga mengcover pndidikan pelatihan. Kami di
BP2MI sangat terbantu. Jadi terimakasih pada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan
seluruh kebijakan di Pemprov juga DPRD-nya," tambahnya.
Dikatakannya juga, ke depan yang perlu didorong lagi adanya perlunya peraturan gubernur dan
peraturan bupati/wali kota terhadap perlindungan pada PMI. "Selanjutnya, harus ada shelter
agar pekerja sebelum berangkat ke negara penempatan, tidak lagi menginap di hotel. Begitupula
yang tiba pulang ke kampung halaman.
"Ingat PMI merupakan penyumbang devisa dalam bentuk remitten yang sangat besar, yaitu
159,6 T beda tipis dengan sektor primadona migas. Artinya negara menyebut PMI penyumbang
devisa, itu benar. Tetapi apakah berbanding lurus dengan penghormatan negara dalam
memberikan pelayanan dan menghormati PMI serta memberikan fasilitas pada mereka," ujarnya.
Sedangkan Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menyampaikan, LTSA banyak
dikenal pekerja migran dalam memberikan pelayanan yang baik. "Namun kedepan LTSA tidak
89
